Israel secara resmi bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menanggapi langkah tersebut, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa prinsip Indonesia untuk menghentikan kekerasan di Gaza, Palestina, tetap konsisten dan tidak akan bergeser.
Penegasan Prinsip dan Mandat Indonesia
Juru Bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa kehadiran Indonesia di dalam Board of Peace tidak boleh dimaknai sebagai upaya normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun. Keikutsertaan Indonesia sepenuhnya didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025).
“Keanggotaan negara manapun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Di BoP maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza,” ujar Yvonne kepada wartawan pada Kamis (12/2/2026).
Dorongan Keterlibatan Otoritas Palestina
Pemerintah Indonesia memandang bahwa keterlibatan para pihak yang berkonflik merupakan bagian krusial dari proses menuju perdamaian yang berkelanjutan. Indonesia berkomitmen memanfaatkan keanggotaannya di BoP untuk mendorong keterlibatan aktif Otoritas Palestina guna memastikan seluruh proses tetap menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina.
Selain menuntut akses bantuan kemanusiaan yang lebih luas, Indonesia tetap mengedepankan realisasi solusi dua negara sebagai penyelesaian akhir. Kemlu memastikan bahwa orientasi utama Indonesia di dalam dewan tersebut adalah kepentingan rakyat Palestina dan terwujudnya kedaulatan mereka.
Latar Belakang Bergabungnya Israel
Kepastian bergabungnya Israel disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam kunjungannya ke Washington pada Rabu (11/2). Netanyahu menandatangani dokumen keanggotaan setelah bertemu dengan Donald Trump dan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. Dewan ini direncanakan akan mengawasi pemerintahan sementara di Gaza pasca-gencatan senjata yang dimulai Oktober lalu.
Board of Peace dijadwalkan akan menggelar pertemuan perdana mereka pada 19 Februari mendatang di Washington. Fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah membahas rencana teknis rekonstruksi Gaza di bawah pengawasan internasional dan kepemimpinan Donald Trump sebagai ketua dewan.
Informasi lengkap mengenai posisi diplomatik ini disampaikan melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI yang dirilis pada 12 Februari 2026.