Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Valiollah Mohammadi, mengunjungi kediaman mantan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa, 3 Maret 2026. Kunjungan ini menarik perhatian publik mengingat Iran tengah menjadi sorotan dunia setelah mengalami serangan militer dari Amerika Serikat dan Israel.
Setelah pertemuan dengan Jusuf Kalla, Dubes Valiollah Mohammadi melanjutkan agenda diplomatiknya dengan menemui pejabat resmi Indonesia. Kedutaan Besar Iran juga menggelar open house di Jakarta, memberikan kesempatan bagi warga untuk menyampaikan duka cita atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang disebut gugur akibat serangan militer Amerika Serikat dan Israel.
Akar Diplomasi Kemanusiaan: Bantuan Gempa Bam 2003
Kunjungan Dubes Mohammadi ke kediaman Jusuf Kalla bukan tanpa latar belakang. Hubungan persahabatan JK dengan para pejabat Iran telah terjalin lebih dari dua dekade, dibangun di atas fondasi diplomasi yang tulus, saling percaya, serta keberpihakan pada prinsip kemanusiaan dan kesetaraan.
Jejak hubungan ini dapat ditelusuri hingga tahun 2003, saat Jusuf Kalla menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Kala itu, gempa bumi berkekuatan 6,6 skala Richter mengguncang Kota Bam di Provinsi Kerman, Iran Tenggara, menewaskan sekitar 34.000 orang, melukai lebih dari 200.000 warga, dan menyebabkan sekitar 75.000 orang kehilangan tempat tinggal. Sekitar 90 persen bangunan di kota tersebut hancur atau rusak parah.
Melihat tragedi tersebut, JK mengusulkan kepada Presiden Megawati Soekarnoputri agar Indonesia mengirim bantuan kemanusiaan. Meskipun Indonesia baru pulih dari krisis ekonomi, pemerintah memutuskan mengirim bantuan sebesar 200.000 dolar AS, obat-obatan senilai Rp 5 miliar, serta tim medis yang bertugas selama 30 hari di rumah sakit lapangan. Bantuan ini, meski tidak besar, meninggalkan kesan mendalam tentang solidaritas Indonesia bagi Iran.
Sikap Indonesia di PBB: Menolak Tekanan Barat atas Isu Nuklir Iran
Hubungan Iran dengan Amerika Serikat telah lama tegang sejak Revolusi Islam Iran 1979. Isu program nuklir Iran kemudian memperburuk posisi negara itu di mata Barat. Namun, Indonesia, yang berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, tidak menjadikan perubahan politik di Iran sebagai hambatan untuk menjalin persahabatan.
Salah satu momen diplomasi penting terjadi ketika program nuklir Iran menjadi agenda panas di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Negara-negara Barat menuduh Teheran mengembangkan senjata pemusnah massal, tuduhan yang dibantah keras oleh Iran. Ketegangan memuncak hingga Dewan Keamanan PBB melakukan pemungutan suara atas Resolusi Dewan Keamanan PBB 1747, yang berisi sanksi terhadap Iran, termasuk embargo senjata dan pembekuan aset.
Saat itu, Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, menempatkan negara dalam tekanan politik yang luar biasa dari negara-negara besar untuk mendukung resolusi tersebut. Dari Jakarta, Jusuf Kalla, yang menjabat Wakil Presiden RI, terus memantau perkembangan dan berkomunikasi dengan delegasi Indonesia.
Prinsip “Berpikir dengan Hati” dalam Diplomasi JK
“Sewaktu Iran tersudut di PBB karena persoalan nuklir, akhirnya terjadi pemungutan suara apakah Iran akan dijatuhi sanksi atau tidak. Saya kawal betul dan saya perintahkan kepada Menteri Luar Negeri: Indonesia jangan ikut-ikutan memberi sanksi kepada Iran. Sikap paling maksimal adalah abstain,” ujar Jusuf Kalla mengenang peristiwa tersebut.
Dalam mengambil keputusan itu, JK menerapkan prinsip yang ia sebut sebagai “berpikir dengan hati”. Ia tidak sekadar menghitung untung rugi politik, tetapi mencoba menempatkan diri pada posisi Iran. “Bayangkan kalau kita mengalami kesulitan dan tidak ada yang mau membela kita. Untuk itulah Indonesia mengambil posisi netral,” kata JK.
Ketika pemungutan suara berlangsung, Indonesia memilih abstain bersama negara-negara seperti Kuba, Libya, dan Angola, serta tidak mendukung sanksi terhadap Iran. Keputusan ini berisiko secara politik karena bertentangan dengan keinginan Amerika Serikat dan sekutunya, namun bagi Indonesia, langkah tersebut merupakan bentuk konsistensi terhadap prinsip politik luar negeri bebas aktif serta sikap untuk tidak tunduk pada tekanan kekuatan mana pun.
Warisan Kepercayaan Diplomatik Indonesia-Iran
Sikap Indonesia meninggalkan kesan mendalam bagi Iran. Jusuf Kalla menceritakan pertemuannya dengan Presiden Iran saat itu, Mahmoud Ahmadinejad, dalam forum internasional. “Setelah itu saya bertemu Presiden Ahmadinejad. Dia langsung memeluk saya dengan mata berkaca-kaca sambil berkata, ‘Vice President, you are very my friend.’ Itu bukan basa-basi diplomatik, tetapi ungkapan tulus karena Iran merasa tidak ditinggalkan,” kata JK.
Meskipun sanksi PBB akhirnya tetap dijatuhkan, sikap Indonesia tercatat sebagai keputusan berani sebuah negara berdaulat yang tetap menjaga persahabatan sekaligus mempertahankan prinsip diplomasi independen. Dalam konteks itulah kunjungan Dubes Iran, Valiollah Mohammadi, ke kediaman Jusuf Kalla memiliki makna simbolik yang kuat, mencerminkan jejak diplomasi yang dibangun selama bertahun-tahun berlandaskan kepercayaan dan solidaritas kemanusiaan.
Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan resmi M. Jusuf Kalla yang dirilis pada Selasa, 3 Maret 2026.