Pemerintah Kabupaten Jember mengambil langkah antisipatif dengan menyiapkan skema pengendalian harga bahan pokok penting (bapokting) menjelang bulan suci Ramadhan. Kebijakan ini ditempuh menyusul tren kenaikan harga sejumlah komoditas yang mulai terasa di pasar, dikhawatirkan akan berlanjut hingga Hari Raya Idul Fitri jika tidak segera diintervensi.
Selain stabilitas harga, pemerintah daerah juga memprioritaskan kecukupan stok pangan di masyarakat. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Akhmad Helmi Luqman, mengungkapkan bahwa koordinasi lintas sektor, termasuk bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), telah dilakukan secara intensif.
Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Ramadhan
Akhmad Helmi Luqman menjelaskan, pemerintah daerah telah memetakan langkah konkret untuk meredam gejolak harga sekaligus memastikan distribusi komoditas berjalan lancar. “Instruksi dari pemerintah pusat sangat jelas, yakni memperkuat pemantauan di lapangan dan memastikan tidak ada hambatan distribusi,” ujar Helmi pada Selasa (24/2/2026).
Saat ini, fokus utama Pemkab Jember adalah menjaga ketersediaan pasokan serta keterjangkauan harga komoditas pokok. Beberapa komoditas yang tercatat mengalami kenaikan antara lain cabai rawit merah, daging ayam ras, telur ayam, dan kedelai impor.
Tiga Lapis Intervensi Pangan
Merespons kondisi tersebut, Pemkab Jember menyusun skema intervensi pangan berlapis yang menyasar produsen, distributor, hingga konsumen.
Tingkat Produsen: Stimulus dan Kolaborasi
Pada tingkat produsen, intervensi dilakukan melalui penyaluran bantuan stimulan kepada petani serta penguatan kerja sama antardaerah. Pemkab Jember juga menjajaki kolaborasi dengan champion cabai di Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan dukungan Bank Indonesia guna menjaga pasokan tetap aman.
Sinergi juga dilakukan bersama Perum Bulog Jember, terutama dalam penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di pasar tradisional maupun modern. “Harapan kami, masyarakat Jember dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan tenang tanpa terbebani lonjakan harga pangan yang tidak terkendali,” kata Helmi.
Tingkat Distributor: Pencegahan Penimbunan
Intervensi berikutnya menyasar level grosir. Pemkab Jember menggandeng Satgas Pangan dan TPID untuk mengintensifkan inspeksi mendadak ke gudang distributor. Langkah ini bertujuan untuk mencegah praktik penimbunan barang yang dapat memicu kenaikan harga.
Tingkat Konsumen: Pasar Murah dan Transparansi
Adapun pada tingkat konsumen, pemerintah daerah memperluas pelaksanaan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah. Pemkab juga memasang banner Harga Eceran Tertinggi (HET) di pasar rakyat sebagai bentuk transparansi informasi harga bagi masyarakat, memastikan harga yang wajar dan terjangkau.
Dukungan untuk UMKM Lokal
Di sisi lain, pemerintah daerah menilai stabilitas pangan perlu berjalan seiring dengan penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang jumlahnya mencapai ratusan pelaku di Jember. Helmi menuturkan, intervensi pangan tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari upaya yang lebih luas dalam menjaga aktivitas ekonomi daerah.
Salah satu dukungan yang disiapkan pemerintah adalah fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan usaha mereka dan meningkatkan daya saing produk lokal.
Informasi lengkap mengenai skema pengendalian harga ini disampaikan melalui pernyataan resmi Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Jember pada Selasa (24/2/2026).