Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto mengeluarkan perintah siaga tingkat 1 bagi seluruh jajaran. Kebijakan ini merupakan langkah antisipasi terhadap perkembangan situasi global, khususnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan dalam negeri.
Perintah tersebut tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang ditandatangani oleh Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026. Status siaga tingkat 1 ini berlaku sejak tanggal tersebut hingga waktu yang belum ditentukan, menekankan peningkatan kesiapsiagaan operasional seluruh satuan TNI.
Latar Belakang Perintah Siaga 1
Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letnan Jenderal Yudi Abdimantyo menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi dampak konflik di Timur Tengah. “Perintah Panglima TNI ini adalah untuk mengantisipasi situasi keamanan di dalam negeri pasca serangan AS-Israel kepada Iran yang memicu balasan dari Iran kepada Israel dan pangkalan AS di negara-negara Timur Tengah, serta untuk perlindungan kepada WNI di luar negeri,” kata Yudi pada Sabtu (7/3/2026).
Ia menegaskan bahwa TNI, sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara, harus mampu mengantisipasi setiap dinamika yang berkembang. Hal ini mencakup dinamika di tingkat global, regional, maupun nasional untuk memastikan keamanan dan stabilitas.
Tujuh Instruksi Kesiapsiagaan TNI
Telegram Panglima TNI memuat tujuh instruksi utama yang wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran TNI:
- Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI diminta menyiagakan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista), serta melakukan patroli di berbagai objek vital strategis dan pusat perekonomian, termasuk bandara, pelabuhan, stasiun, terminal, hingga fasilitas penting seperti kantor perusahaan listrik negara.
- Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) diperintahkan melaksanakan deteksi dini serta pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam.
- Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI diminta menginstruksikan para atase pertahanan RI di negara-negara yang terdampak konflik untuk mendata dan memetakan kondisi warga negara Indonesia (WNI), termasuk penyusunan rencana evakuasi jika sewaktu-waktu diperlukan. Langkah ini harus dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri RI serta perwakilan diplomatik Indonesia di negara terkait.
- Kodam Jaya diminta meningkatkan patroli di sejumlah objek vital strategis dan kawasan kedutaan besar di wilayah DKI Jakarta guna menjaga situasi keamanan tetap kondusif.
- Satuan intelijen TNI diperintahkan melakukan deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan di objek vital dan kawasan diplomatik.
- Seluruh badan pelaksana pusat (Balakpus) TNI diminta melaksanakan kesiapsiagaan di satuan masing-masing.
- Setiap perkembangan situasi harus segera dilaporkan kepada Panglima TNI.
Perlindungan WNI dan Tugas Pokok TNI
Selain meningkatkan kesiapsiagaan militer, Panglima TNI juga menginstruksikan Bais TNI untuk mendata WNI di wilayah terdampak konflik melalui para Atase Pertahanan (Athan) RI. Pendataan ini krusial mengingat terdapat sekitar 541.511 WNI yang tersebar di negara-negara Timur Tengah seperti Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman, Yordania, Mesir, Yaman, Lebanon, Suriah, dan Irak.
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah menegaskan bahwa kesiapsiagaan ini merupakan bagian dari tugas pokok TNI dalam melindungi bangsa dan wilayah Indonesia. “TNI bertugas secara profesional dan responsif, yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional,” ujar Aulia pada Sabtu (7/3/2026).
Menurut Aulia, kesiapsiagaan operasional TNI terus dijaga melalui berbagai mekanisme, termasuk apel pengecekan kesiapan rutin. “Siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional,” tambahnya.
Dukungan dari Parlemen
Langkah TNI meningkatkan status kesiapsiagaan juga mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menilai kebijakan tersebut mencerminkan kesigapan aparat pertahanan dalam menghadapi dinamika global sekaligus menjaga stabilitas keamanan nasional.
“Perkembangan di Timur Tengah saat ini menuntut kewaspadaan, namun langkah TNI meningkatkan status kesiapsiagaan justru mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga keamanan nasional,” kata Dave pada Minggu (8/3/2026). Ia menambahkan bahwa peningkatan status siaga ini menunjukkan kesiapan negara dalam mengantisipasi potensi ancaman dan memberikan ketenangan bagi masyarakat.
Informasi lengkap mengenai perintah Siaga 1 ini disampaikan melalui pernyataan resmi dari Mabes TNI dan keterangan para pejabat terkait yang dirilis pada awal Maret 2026.