Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK), menggelar diskusi dengan sejumlah tokoh lintas generasi di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu (7/3/2026). Pertemuan tersebut, menurut JK, bertujuan semata-mata untuk mencari gagasan demi penyelenggaraan negara yang lebih baik. Ia menegaskan tidak ada pembicaraan yang mengarah pada upaya menjatuhkan pemerintah.
Tujuan dan Peserta Diskusi Lintas Generasi
Jusuf Kalla menjelaskan, diskusi ini mempertemukan kalangan akademisi, aktivis, pengusaha, dan mahasiswa untuk bertukar pandangan mengenai masa depan Indonesia. Beberapa tokoh yang hadir antara lain pakar hukum tata negara Feri Amsari, Pendiri Perludem Titi Anggraini, Ketua Forum Indonesia Muda Mandira Bienna, Founder CISDI Diah Saminarsih, Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto, Yanuar Nugroho dari STF Driyarkara, serta Founder Think Policy Andhyta Utami.
Berbagai aspek dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari kebijakan ekonomi, pengelolaan keuangan negara, pendidikan, hingga dunia usaha. JK juga mengingatkan potensi persoalan ekonomi yang akan dihadapi Indonesia jika tidak ada langkah perbaikan. “Dibutuhkan tindakan bersama, baik dari pemerintah maupun masyarakat, agar situasi ekonomi tidak memburuk,” ujarnya.
Pandangan Para Tokoh Mengenai Kepemimpinan dan Isu Nasional
Pakar hukum tata negara Feri Amsari menyatakan, tujuan pertemuan ini adalah untuk belajar dari pengalaman Jusuf Kalla yang pernah menjabat sebagai wakil presiden, menteri, ketua partai, hingga juru damai. “Penyelenggaraan negara tidak boleh menggunakan insting dan cara instan. Itu yang kami pelajari dari konsep dan pengalaman Pak JK,” kata Feri. Ia menambahkan, pengalaman tersebut relevan dalam konteks krisis kepemimpinan global saat ini. Selain kepemimpinan, peserta juga membahas persoalan ekonomi terkait penyelenggaraan negara.
Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto menyoroti dugaan kriminalisasi terhadap aktivis, menyebutkan ratusan aktivis masih berstatus tersangka. Tiyo mengibaratkan Indonesia sebagai ‘bus besar’ dengan 280 juta penumpang yang kini dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. “Sebagai penumpang, rakyat berhak memberi teguran kepada sopir ketika arah perjalanan tidak sesuai dengan tujuan besar negara,” tegas Tiyo. Ia juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang perlu dikaji agar tidak mengganggu anggaran sektor lain, khususnya pendidikan.
Sementara itu, akademisi dan Rektor Universitas Rakyat Negeri Sudirman Said menilai Indonesia menghadapi krisis kepemimpinan yang ditandai langkanya kepemimpinan berbasis nilai intrinsik. “Kepemimpinan sejati dasarnya adalah integritas, visi, kebijaksanaan, pengetahuan, dan idealisme. Nilai-nilai ini yang makin langka dalam panggung kekuasaan,” ujar Sudirman. Menurutnya, dalam kondisi krisis, negara justru membutuhkan tipe kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai tersebut.
Informasi lengkap mengenai diskusi ini disampaikan melalui keterangan resmi yang diterima pada Minggu (8/3/2026).