Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menemukan indikasi masalah kesehatan jiwa berupa cemas dan depresi pada ratusan ribu anak di Indonesia. Temuan signifikan ini didapatkan setelah sekitar 7 juta anak menjalani skrining melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang berlangsung pada periode 2025–2026.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memerinci, sebanyak 4,4 persen atau sekitar 338.000 anak menunjukkan gejala cemas (anxiety disorder). Sementara itu, 4,8 persen atau sekitar 363.000 anak dari total yang menjalani skrining menunjukkan gejala depresi (depression disorder).
Data Skrining dan Pernyataan Menkes
Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa temuan ini menunjukkan skala masalah kesehatan jiwa yang sangat besar di kalangan anak-anak. Pernyataan tersebut disampaikan Budi dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/3/2026).
Menurutnya, persoalan kesehatan mental pada anak memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan masalah tersebut berpotensi berujung pada kematian akibat bunuh diri.
Ancaman Kesehatan Jiwa Anak dan Tren Bunuh Diri
Data dari Global School-Based Student Health Survey menunjukkan tren peningkatan anak yang mencoba bunuh diri. Angka ini naik dari 3,9 persen pada tahun 2015 menjadi 10,7 persen pada tahun 2023.
Masalah kesehatan jiwa pada anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga lingkungan keluarga, pertemanan, serta pendidikan. Menkes Budi menekankan pentingnya perbaikan pola asuh keluarga dan lingkungan belajar, serta sosialisasi life skill dan Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP).
Upaya Kemenkes dan Kolaborasi Lintas Sektor
Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Kemenkes menargetkan perluasan skrining CKG hingga menjangkau 25 juta anak. Direktur Jenderal (Dirjen) Kesehatan Primer dan Komunitas, Maria Endang Sumiwi, menyatakan bahwa hasil skrining akan ditindaklanjuti oleh Puskesmas.
Perluasan Skrining dan Penguatan Layanan
Pemerintah juga tengah mempercepat pemenuhan tenaga psikolog klinis di Puskesmas yang jumlahnya masih terbatas, yakni sekitar 203 orang. Selain itu, layanan krisis kesehatan jiwa melalui Healing119.id disiagakan guna mendukung intervensi cepat bagi anak-anak yang membutuhkan.
Di sektor pendidikan, Kemenkes mendorong peran guru Bimbingan Konseling (BK) dan guru kelas untuk mendampingi siswa yang terdeteksi memiliki gejala. Upaya deteksi dini ini juga diperkuat melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak.
Penandatanganan SKB dan Perlindungan Data
SKB tersebut ditandatangani oleh sembilan kementerian dan lembaga pada Kamis (5/3/2026). Kolaborasi ini bertujuan membangun sistem penanganan kesehatan jiwa anak yang terintegrasi, mulai dari pencegahan (promotif-preventif) hingga pengobatan (kuratif-rehabilitatif).
Sembilan instansi yang terlibat meliputi Kemenkes, KemenPPPA, Komdigi, Kemendikdasmen, Kemendukbangga/BKKBN, Kemenag, Kemendagri, Kemensos, dan Polri. Melalui SKB tersebut, pemerintah juga menjamin kerahasiaan data pribadi anak guna mencegah stigma serta memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan kesehatan mental secara komprehensif, baik di lingkungan sekolah maupun keluarga.
Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan resmi Kementerian Kesehatan yang dirilis pada Selasa, 10 Maret 2026.