Kementerian Pertahanan (Kemhan) tengah menyiapkan peta jalan strategis untuk merancang sejumlah ruas jalan tol dan jalan nasional sebagai landasan darurat pesawat tempur. Langkah ini diambil guna memperkuat kesiapsiagaan pertahanan nasional di wilayah kepulauan Indonesia.
Strategi Pertahanan Wilayah Kepulauan
Wakil Menteri Pertahanan, Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, menjelaskan bahwa konsep ini krusial untuk menjaga operasional pesawat tempur tetap berjalan meski pangkalan udara utama mengalami gangguan. Menurutnya, ketersediaan titik pendaratan alternatif di setiap pulau besar menjadi prioritas dalam roadmap pertahanan nasional.
“Kita ingin di setiap pulau besar memiliki banyak alternatif pangkalan. Kalau satu pangkalan diserang, masih ada opsi lain. Karena itu, beberapa ruas jalan tol ke depan akan kita desain agar bisa difungsikan sebagai runway,” ujar Donny dalam keterangan tertulisnya.
Koordinasi Lintas Kementerian dan Spesifikasi Teknis
Kemhan akan melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum serta pengelola jalan tol untuk menyelaraskan pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan militer. Fokus utama koordinasi ini adalah memastikan spesifikasi teknis jalan tol ke depan dapat memenuhi persyaratan sebagai landasan pacu (runway).
Donny menyoroti perbedaan signifikan antara dimensi jalan tol dan landasan pacu bandara konvensional yang menjadi tantangan teknis tersendiri. Berikut adalah perbandingan estimasi lebar landasan yang digunakan:
| Jenis Landasan | Lebar Rata-rata |
|---|---|
| Jalan Tol Nasional | Sekitar 24 Meter |
| Runway Bandara Standar | 45 hingga 60 Meter |
Kesiapan Personel dan Risiko Operasional
Meski memiliki risiko tinggi karena keterbatasan lebar jalan, Donny mengapresiasi kemampuan para penerbang TNI Angkatan Udara. Ia menegaskan bahwa personel TNI AU telah menjalani latihan khusus untuk melakukan pendaratan di area sempit dengan hasil yang aman.
Pendaratan di jalan tol dinilai jauh lebih riskan dibandingkan di pangkalan udara resmi. Namun, kesiapan infrastruktur pendukung ini dianggap vital sebagai bagian dari strategi pertahanan berlapis di masa depan.
Informasi mengenai rencana pengembangan infrastruktur pertahanan ini disampaikan melalui pernyataan resmi Kementerian Pertahanan yang dirilis pada Rabu, 11 Februari 2026.