Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi memetakan 200 titik calon lokasi Nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di lima provinsi wilayah Papua. Langkah strategis ini merupakan bagian dari target besar pembangunan 1.000 lokasi KNMP di seluruh Indonesia yang diproyeksikan tuntas pada tahun 2026.
Target Pembangunan dan Sebaran Wilayah
Dari total pemetaan tersebut, sebanyak 184 lokasi telah diusulkan untuk masuk dalam target pembangunan tahun 2026. Fokus pembangunan mencakup lima provinsi di Bumi Cendrawasih, yakni Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah.
Kriteria Penentuan Lokasi dan Status Lahan
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa penentuan lokasi pembangunan di Papua berbasis pada intensitas aktivitas nelayan dan kejelasan status lahan. Hal tersebut diungkapkan dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Jakarta.
“Kuncinya nomor 1 titik wilayah. Nomor 2 adalah lahan lokasi. Lahannya minimal di atas 500 m2, kalau bisa 1.000 m2, kecuali hub bisa lebih luas. Ketiga kita petakan akses untuk jalan,” ujar Trenggono dalam keterangan tertulis pada Rabu (11/2/2026).
Penerapan Sistem Kluster Terintegrasi
Pembangunan lokasi baru KNMP di Papua akan menggunakan sistem kluster terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk menghubungkan nelayan dengan berbagai fasilitas pendukung secara berjenjang, meliputi:
- KNMP penyangga sebagai basis produksi.
- KNMP Hub untuk pengumpulan hasil tangkapan.
- Sentra kluster pengolahan.
- Jalur distribusi menuju pasar yang lebih luas.
Kolaborasi Lintas Sektor dan Pengawasan
Dalam pelaksanaannya, KKP melibatkan kolaborasi lintas sektor yang mencakup pemerintah daerah, TNI Angkatan Laut, hingga jajaran Kejaksaan. Keterlibatan berbagai instansi ini bertujuan untuk memastikan pengawasan ketat dan keberhasilan program secara menyeluruh hingga tahap finalisasi pada akhir 2026.
Melalui pembangunan KNMP, masyarakat Papua diharapkan mampu mengelola potensi kelautan secara mandiri dan berkelanjutan. Trenggono menekankan pentingnya sinergi agar target penghapusan kawasan kumuh dapat tercapai dalam jangka panjang.
“Jadi saya kira ini harus bekerja bareng, kerja bersama untuk berhasil menyukseskan KNMP. Harapannya 5 tahun lagi tidak ada kampung nelayan kumuh,” pungkasnya.
Informasi lengkap mengenai rencana pembangunan ini disampaikan melalui pernyataan resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dirilis pada Rabu, 11 Februari 2026.