Pemerintah Indonesia secara resmi menangguhkan pembahasan dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) menyusul memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Keputusan ini mendapat dukungan penuh dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang menilai langkah tersebut sebagai sikap bermartabat di tengah eskalasi konflik.
Dukungan PKS terhadap Penangguhan BoP
Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menyatakan bahwa penangguhan pembahasan BoP merupakan langkah yang tepat dari pemerintah Indonesia. Hal ini terutama setelah Amerika Serikat (AS), yang notabenenya pencetus BoP, melancarkan serangan ke Iran.
“Kita tidak mungkin bicara tentang meja perdamaian ketika salah satu pihak yang terlibat justru bertindak sebagai agresor yang memantik dan memperluas api peperangan. Indonesia tidak akan membiarkan diplomasi dijadikan sekadar tameng bagi tindakan militer yang destruktif,” ujar Kholid dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/3/2026).
Desakan PKS terkait Kemerdekaan Palestina
PKS mendesak pemerintah Indonesia untuk keluar dari keanggotaan BoP jika dewan bentukan Presiden AS Donald Trump itu tidak berpihak kepada kemerdekaan Palestina. Kholid menegaskan bahwa kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar.
“Jika BoP tidak lagi mengarah pada keadilan bagi Palestina, maka keluar dari BoP adalah sebuah keharusan moral dan politik,” tegas Kholid. Ia juga menekankan pentingnya Indonesia tetap konsisten menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Menurut Kholid, Indonesia tidak boleh terseret dalam kepentingan kekuatan global manapun yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. “Sikap bebas aktif berarti kita bebas menentukan kawan berdasarkan kebenaran, dan aktif berupaya menghapuskan penjajahan di atas dunia. Solidaritas internasional harus kita bangun untuk memastikan bahwa tidak ada tempat bagi pelanggar kedaulatan di forum-forum terhormat dunia,” tambahnya.
Kholid kembali menegaskan bahwa diplomasi Indonesia harus tetap berlandaskan pada nilai kemanusiaan dan kepedulian terhadap perdamaian dunia. “Diplomasi kita adalah diplomasi kemanusiaan. Sebagaimana kita menghitung setiap nyawa di Gaza, kita pun peduli pada stabilitas kawasan Timur Tengah secara luas,” pungkas Kholid.
Penjelasan Pemerintah Mengenai Penangguhan BoP
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono telah mengonfirmasi bahwa pembicaraan dalam Board of Peace sedang dihentikan sementara atau on hold. Hal ini disampaikannya saat merespons desakan agar Indonesia keluar dari BoP setelah Israel dan Amerika Serikat menyerang Iran.
“Ya ini sekarang pembicaraan BOP semuanya kan on hold ya. Semua apa namanya perhatian shifted (teralihkan) ke situasi di Iran gitu kan,” kata Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/3/2026) malam.
Sugiono menambahkan, Indonesia terus melakukan koordinasi dengan negara-negara di Timur Tengah terkait BoP. Pasalnya, sejumlah negara yang tergabung dalam BoP juga turut terdampak akibat eskalasi di Timur Tengah.
“Kalau masalah Board of Peace ya kita tetap juga sama teman-teman kita, konsultasi dan konsolidasi dekat gitu ya dengan rekan-rekan kita yang ada di Teluk gitu. Karena mereka juga, ya, mengalami diserang gitu. Karena mereka juga kan ada di BoP juga kan,” jelas Sugiono.
Informasi lengkap mengenai isu penangguhan pembahasan Board of Peace ini disampaikan melalui pernyataan resmi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid yang dirilis pada awal Maret 2026.