Demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan serius, di mana prosedur formal seperti pemilu dan sidang parlemen tetap berjalan, namun esensi hubungan antara kekuasaan dan rakyat kian terputus. Kondisi ini disoroti tajam oleh Firman Noor dan Wawan Kurniawan dalam tulisan mereka di harian Kompas, yang menghadirkan potret mengkhawatirkan tentang kondisi tersebut.
Krisis Representasi dan Partai Politik Semu
Firman Noor, dalam artikelnya berjudul ‘Partai Politik Semu’ (Kompas, 5 Maret 2026), menyoroti gejala partai politik yang semakin kehilangan keterhubungan dengan masyarakat. Partai politik, yang sejatinya merupakan jantung demokrasi, kini tampak semakin rapi secara organisasi namun lemah dalam keterkaitannya dengan masyarakat yang diwakili.
Gejala ini juga terlihat di Indonesia, di mana identifikasi masyarakat terhadap partai melemah dan tingkat kepercayaan publik terus merosot. Partai tidak lagi berfungsi sebagai saluran artikulasi kepentingan rakyat, melainkan lebih sering tampil sebagai kendaraan elektoral menjelang pemilu.
Ilmuwan politik Peter Mair menyebut fenomena ini sebagai ‘demokrasi yang keropos’ atau hollowing of democracy. Kondisi ini terjadi ketika partai semakin dekat dengan negara, tetapi semakin jauh dari masyarakat.
Parlemen sebagai Teater Absurd
Sementara itu, Wawan Kurniawan, melalui tulisannya ‘Teater Absurd Tanpa Empati’ (Kompas, 2 September 2025), menggambarkan panggung parlemen Indonesia yang kian menyerupai “teater absurd”. Panggung ini penuh dengan komentar nyeleneh, percakapan berulang, dan perdebatan yang terasa jauh dari persoalan rakyat.
Absurditas perilaku politik ini dapat dibaca sebagai gejala dari krisis representasi yang lebih mendasar. Parlemen yang seharusnya menjadi ruang perdebatan kebijakan, kini berubah menjadi panggung politik performatif. Politik pun menjelma menjadi panggung pertunjukan.
Sesekali muncul gimmick yang memberi kesan kepedulian terhadap rakyat, namun substansi kebijakan yang dibahas tetap jauh dari persoalan publik. Rakyat pun akhirnya lebih sering menjadi penonton, dengan aspirasi yang tidak sungguh-sungguh hadir dalam proses pengambilan keputusan politik.
Oligarki Politik dan Pengosongan Fungsi Partai
Kedua fenomena ini, krisis partai politik dan absurditas perilaku politisi di Senayan, berakar pada persoalan yang sama: krisis representasi dalam demokrasi Indonesia. Ketika partai kehilangan akar sosialnya, ruang politik semakin terbuka bagi dominasi yang oleh Jeffrey Winters disebut sebagai oligarki sipil.
Kehilangan hubungan dengan rakyat membuat partai mencari sumber dukungan lain, sering kali dari modal ekonomi. Hal ini menciptakan hubungan timbal balik antara penguasa politik dan pengusaha, yang membentuk apa yang disebut sebagai oligarki politik.
Dalam kondisi ini, keputusan politik semakin dipengaruhi oleh kepentingan kelompok ekonomi yang terbatas. Biaya politik yang tinggi membuat partai dan kandidat bergantung pada dukungan finansial dari elite ekonomi, yang seringkali disertai harapan akan akses terhadap kebijakan atau regulasi yang menguntungkan mereka.
Memulihkan Demokrasi Substantif
Jalan keluar dari situasi ini tidak cukup hanya dengan mengoreksi perilaku individu politisi. Yang dibutuhkan adalah pemulihan yang lebih mendasar terhadap institusi politik itu sendiri. Partai politik perlu kembali membangun hubungan nyata dengan basis sosialnya.
Proses kaderisasi harus lebih terbuka dan menekankan kapasitas representasi serta integritas. Pendanaan politik juga perlu lebih transparan agar tidak mudah didominasi oleh kepentingan oligarki. Pada saat yang sama, masyarakat perlu terus menghidupkan kontrol sosial terhadap kekuasaan.
Kritik publik, partisipasi warga, dan tekanan masyarakat sipil merupakan bagian penting dari mekanisme koreksi dalam demokrasi. Budaya kewargaan (civic culture) dan tanggung jawab warga negara (responsible citizenship) perlu dibangun secara sadar dan berkelanjutan.
Tanpa itu semua, demokrasi mungkin tetap berjalan secara prosedural, tetapi semakin kehilangan makna substantifnya. Demokrasi tidak hanya membutuhkan pemilu yang rutin, tetapi juga institusi representasi yang hidup dan berakar pada masyarakat.
Informasi mendalam mengenai krisis representasi dan kondisi demokrasi ini diulas berdasarkan analisis dari berbagai pakar dan tulisan yang diterbitkan di harian Kompas.