Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong inovasi digitalisasi sistem pembayaran pajak daerah. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) dan mewujudkan kemandirian fiskal, dengan mekanisme yang akan terintegrasi secara daring menyerupai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) milik Bank Indonesia.
Tito menjelaskan bahwa sistem pembayaran tersebut nantinya akan terhubung secara daring dengan seluruh pemerintah daerah. “Kalau yang nasionalnya, saya sudah bicara dengan Gubernur BI. Beliau membuat sistem seperti QRIS itu, tapi online. Supaya nanti bisa terhubung dengan semua pemerintah daerah sehingga bisa masuk langsung ke badan pendapatan daerah,” jelas Tito dalam rilis pers yang diterima pada Senin (9/3/2026).
Pencegahan Kebocoran dan Peningkatan PAD
Dalam upaya meningkatkan PAD, Mendagri Tito Karnavian menegaskan agar pemerintah daerah tidak menambah beban pajak baru kepada masyarakat. Menurutnya, masyarakat sebagai konsumen telah membayar pajak setiap kali bertransaksi di hotel, restoran, maupun kafe. Namun, pajak tersebut dikumpulkan terlebih dahulu oleh pihak pengusaha sebagai kolektor.
“Pertanyaannya, apakah uang itu disampaikan ke badan pendapatan daerah sama dengan yang dikumpulkan?” ungkap Tito saat acara Penutupan Kepulauan Riau (Kepri) Ramadan Fair 2026 di halaman Gedung Dekranasda, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Minggu (8/3/2026). Melalui sistem pembayaran digital yang terintegrasi, ia berharap pajak yang dibayarkan konsumen dapat langsung masuk ke rekening pemerintah daerah tanpa melalui perantara pemilik usaha. Inovasi ini diyakini mampu mencegah kebocoran penerimaan dan meningkatkan PAD secara signifikan.
Potensi Kemandirian Fiskal Daerah
Tito Karnavian mencontohkan keberhasilan Kabupaten Badung, Bali, yang telah mencapai kemandirian fiskal berkat PAD yang ditopang sektor pariwisata, khususnya hotel dan restoran. Kondisi ini membuat Kabupaten Badung tetap kuat meskipun terjadi pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Mendagri menilai potensi serupa sangat besar untuk diterapkan di Provinsi Kepri, khususnya di Batam, Tanjungpinang, Bintan, dan Karimun. Kawasan ini dinilai memiliki industri hospitality yang kuat dan berpotensi menjadi destinasi Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition (MICE) unggulan berskala nasional, bersanding dengan Jakarta, Bali, Yogyakarta, dan Surabaya.
Dukungan untuk Inisiatif Daerah
Tito Karnavian mendorong inisiatif ini dapat diwujudkan, baik secara nasional maupun sebagai inisiatif daerah. “Kalau bisa dibuat sistem seperti itu, baik secara nasional maupun sebagai inisiatif daerah, silakan. Intinya, tidak ada kebocoran, PAD akan kuat sehingga daerah bisa mandiri secara fiskal,” tegasnya.
Informasi mengenai dorongan digitalisasi pembayaran pajak daerah ini disampaikan dalam acara yang turut dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti beserta jajaran Kepala BPS se-Sumatera, Gubernur Kepri Ansar Ahmad beserta Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Kepri, Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepri, serta Kepala OJK Provinsi Kepri. Turut hadir pula jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepri dan para pemangku kepentingan terkait.