Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendesak seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk segera mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini krusial guna menstimulasi perputaran ekonomi nasional, sebagaimana disampaikannya dalam rapat di Tanjungpinang, Senin (9/3/2026).
Tito menekankan bahwa belanja pemerintah merupakan instrumen utama dalam mendorong peredaran uang di masyarakat sekaligus menggerakkan sektor swasta. Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah di Aula Kantor Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Pentingnya Belanja Pemerintah untuk Ekonomi
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, belanja pemerintah memiliki peran vital selain untuk peredaran uang, juga menstimulasi sektor swasta. “Karena belanja pemerintah adalah belanja utama selain untuk terjadinya peredaran uang, menstimulasi swasta,” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima, Senin (9/3/2026).
Pengelolaan keuangan daerah yang ideal, menurut Tito, ditandai dengan tingginya pendapatan yang diikuti realisasi belanja yang juga tinggi. Kondisi ini akan meningkatkan peredaran uang di masyarakat dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.
Apresiasi dan Sorotan Mendagri terhadap Kinerja Daerah
Dalam kesempatan tersebut, Tito memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang mampu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat yang mencatatkan realisasi pendapatan sebesar 16 persen dan belanja sebesar 15 persen.
Namun, Tito menyayangkan masih adanya daerah yang berhasil mencatatkan pendapatan cukup tinggi, tetapi tidak optimal dalam merealisasikan belanjanya. Akibatnya, dana APBD yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru lebih banyak mengendap di bank.
“Nah, kalau pendapatannya tinggi, belanjanya rendah, ya alhamdulillah punya simpanan, tapi belanja rendah. Perputaran uangnya kurang bergerak,” tegas Tito, menyoroti dampak negatif dari dana yang tidak terserap.
Kinerja Ekonomi dan Inflasi Provinsi Kepulauan Riau
Khusus untuk Provinsi Kepulauan Riau, Mendagri mengapresiasi keberhasilan pemerintah daerah setempat yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi secara tahunan (year-on-year/yoy) sebesar 7,89 persen. Capaian tersebut jauh melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada angka 5,39 persen pada triwulan IV-2025.
Selain itu, tingkat inflasi Februari 2026 secara yoy di provinsi tersebut juga cukup terkendali, yakni sebesar 3,54 persen. “Ini cukup baik, terkendali. Dan inflasi bulan ke bulannya juga cukup baik,” pungkas Tito.
Informasi lengkap mengenai imbauan percepatan realisasi belanja APBD ini disampaikan melalui pernyataan resmi Kementerian Dalam Negeri yang dirilis pada Senin, 9 Maret 2026.