Berita
Mengungkap Fakta di Balik Klaim Indonesia Negara Paling Bahagia: Antara GFS dan World Happiness Report
Presiden Prabowo Subianto pada 5 Januari 2026 menyatakan Indonesia sebagai negara paling bahagia di dunia, merujuk pada Global Flourishing Study (GFS) 2025 yang dipublikasikan di jurnal Nature. Klaim ini sontak memicu pertanyaan publik mengenai validitas dan konteks di balik pernyataan tersebut, mengingat berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi.
Menelisik Konsep “Flourishing” dan Kebahagiaan
Pernyataan Presiden Prabowo didasarkan pada Global Flourishing Study (GFS) 2025. Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa konsep flourishing tidak identik dengan kebahagiaan semata. Beberapa peneliti mengartikannya sebagai kondisi “tumbuh dan bermakna”.
GFS mendefinisikan flourishing sebagai “keadaan ketika seluruh aspek kehidupan seseorang berjalan dengan baik, termasuk lingkungan tempat ia tinggal” (GFS, hlm. 636). Kebahagiaan hanyalah salah satu dari enam domain yang disurvei, bersama dengan kebermaknaan, kesehatan, karakter, hubungan sosial, dan stabilitas keuangan.
Dengan demikian, survei flourishing mengukur gabungan dari berbagai aspek kehidupan, bukan hanya tingkat kebahagiaan subjektif.
Perbandingan dengan World Happiness Report dan Data BPS
Jika fokus pada indikator kebahagiaan saja, Laporan Kebahagiaan Dunia (World Happiness Report) menunjukkan data yang berbeda. Indonesia menduduki peringkat 80 pada tahun 2024, kemudian turun menjadi peringkat 83 pada tahun 2025.
Penurunan indeks kebahagiaan ini, yang berkebalikan dengan temuan GFS, jarang dilaporkan secara terbuka oleh pemerintah. Namun, kedua laporan ini tidak seharusnya dipertentankan karena mengukur hal yang berbeda dan memiliki kegunaan masing-masing.
Yang menjadi sorotan adalah bagaimana temuan ilmiah digunakan dalam wacana politik. Reduksi konsep kompleks menjadi slogan berisiko mengubah riset menjadi alat legitimasi kekuasaan, alih-alih dasar evaluasi kebijakan.
Yogyakarta: Paradoks Kebahagiaan di Tengah Kemiskinan
Fenomena menarik terlihat di Yogyakarta. Berdasarkan data BPS 2025, provinsi ini memiliki persentase penduduk miskin tertinggi di Pulau Jawa dan ketimpangan ekonomi yang tinggi, tercermin dari rasio Gini yang besar.
Sebanyak 10,23 persen penduduk Yogyakarta hidup dengan pengeluaran di bawah Rp600 ribu per bulan. Namun, secara paradoks, Yogyakarta juga tercatat sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kebahagiaan tertinggi di Pulau Jawa menurut data BPS.
Indeks kebahagiaan BPS mencakup kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup, yang tidak selalu berkorelasi langsung dengan kehidupan yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa tolok ukur kebahagiaan tidak dapat serta merta dijadikan standar keberhasilan pembangunan.
Melampaui Kebahagiaan: Prioritas Kesejahteraan Umum
Konsep kebahagiaan kerap dianggap terlalu dilebih-lebihkan dan tidak tepat sebagai tolok ukur keberhasilan masyarakat, terutama karena sifatnya yang subjektif dan individual. Dalam konteks kebijakan publik, fokus pada kebahagiaan berisiko mengabaikan persoalan struktural yang lebih mendasar.
Oleh karena itu, konsep kesejahteraan umum (well-being) dinilai lebih akurat untuk menilai keberhasilan masyarakat. Kesejahteraan umum mencakup tiga domain: material-ekonomi, kesejahteraan psikologis, dan kesejahteraan subjektif (Mahali dkk., 2018).
Bagi pemegang kebijakan, mengaitkan keberhasilan pembangunan hanya dengan indeks kebahagiaan adalah cacat logika. Pengentasan ketimpangan, pengurangan kemiskinan, pemerataan pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan upah layak adalah persoalan mendasar yang lebih mendesak.
Indeks kebahagiaan seharusnya diposisikan sebagai data pelengkap, bukan tujuan utama pembangunan manusia. Tugas negara adalah memastikan rakyat hidup layak, aman, dan bermartabat, bukan sekadar membuat mereka merasa bahagia di tengah kekurangan.
Analisis kritis terhadap klaim kebahagiaan Indonesia dan relevansi konsep kesejahteraan umum ini didasarkan pada penelusuran data dari Global Flourishing Study 2025, World Happiness Report, serta data Badan Pusat Statistik (BPS).
