Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan memastikan kondisi keamanan di Arab Saudi tetap aman dan kondusif bagi jemaah umrah Indonesia. Pernyataan ini disampaikan di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah yang menyebabkan penundaan kepulangan belasan ribu jemaah umrah asal Indonesia. Per 11 Maret 2026, tercatat 14.115 jemaah masih tertahan di Arab Saudi.
Kondisi Keamanan di Arab Saudi Tetap Terjaga
Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR pada Rabu (11/3/2026), Gus Irfan menegaskan bahwa wilayah Jeddah, Makkah, dan Madinah dilaporkan dalam keadaan aman. “Kondisi keamanan di wilayah Arab Saudi, khususnya di Jeddah, Makkah, dan Madinah, dilaporkan dalam keadaan aman dan kondusif,” ujar Gus Irfan.
Ia menambahkan, para jemaah umrah yang saat ini berada di wilayah tersebut tetap dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan tanpa gangguan berarti.
Dampak Konflik Timur Tengah pada Penerbangan Jemaah
Meskipun kondisi di Arab Saudi aman, eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya setelah saling serang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, berdampak pada aktivitas penerbangan internasional. Sejumlah negara di kawasan Teluk terpaksa menutup kawasan udaranya.
“Penutupan ruang udara tersebut menyebabkan terganggunya sejumlah penerbangan internasional, khususnya penerbangan yang menggunakan skema transit melalui beberapa negara di kawasan Timur Tengah,” jelas Gus Irfan.
Gangguan penerbangan inilah yang menjadi penyebab utama penundaan kepulangan jemaah umrah asal Indonesia. Gus Irfan mengungkapkan, dari total 50.374 jemaah umrah yang masih berada di Arab Saudi per 11 Maret 2026, sebanyak 14.115 di antaranya kemungkinan mengalami penundaan kepulangan. Sebanyak 1.239 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) terkait telah dipanggil untuk membahas situasi ini.
DPR Desak Pemerintah Jamin Keselamatan dan Kepulangan Jemaah
Menyikapi situasi ini, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abidin Fikri mendesak pemerintah untuk menjamin keamanan dan keselamatan jemaah umrah Indonesia. Desakan ini muncul menyusul semakin memanasnya situasi di Timur Tengah usai terjadinya perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran, seperti yang disampaikannya pada Rabu (4/3/2026).
Fikri meminta Kementerian Luar Negeri, Kementerian Haji dan Umrah, serta Kementerian Perhubungan untuk berkoordinasi intensif. Koordinasi ini bertujuan memetakan data jemaah yang terdampak, serta memastikan penyediaan akomodasi darurat dan bantuan logistik.
Pemerintah juga didorong untuk mengkaji kemungkinan pengalihan rute penerbangan alternatif dan menyiapkan skema evakuasi bertahap jika eskalasi konflik meningkat. “Langkah antisipatif harus segera disiapkan. Jangan sampai jamaah berada dalam ketidakpastian terlalu lama,” tegas Fikri.
Ia turut mengimbau jemaah dan pihak travel penyelenggara umrah agar selalu mengikuti arahan resmi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) maupun Kementerian Luar Negeri (Kemlu). “Pemerintah harus hadir penuh dan memastikan jamaah tidak terlantar. Keselamatan dan kepastian pemulangan mereka harus menjadi prioritas,” pungkas Fikri.
Informasi lebih lanjut mengenai penanganan jemaah umrah yang terdampak konflik Timur Tengah disampaikan melalui pernyataan resmi Kementerian Haji dan Umrah serta Komisi VIII DPR RI.