Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengumumkan bahwa sebanyak 50.374 jemaah umrah Indonesia masih berada di Arab Saudi per 11 Maret 2026. Dari jumlah tersebut, 14.115 jemaah di antaranya menghadapi kendala kepulangan akibat gangguan transportasi udara internasional.
Data Terkini Jemaah Umrah dan Kendala Kepulangan
Dalam rapat Komisi VIII DPR RI di Jakarta pada Rabu (11/3/2026), Menteri Irfan Yusuf merinci kondisi terkini jemaah umrah. “Jemaah umrah yang ada di Saudi per 11 Maret masih ada 50.374 yang kemungkinan stranded atau tertahan kemungkinan ada sebesar 14.115 dengan jumlah PPIU sebesar 1.239,” jelas Irfan.
Ia menambahkan bahwa Kementerian Haji dan Umrah telah memanggil seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang terkait dengan permasalahan ini untuk mencari solusi.
Dampak Eskalasi Konflik Timur Tengah
Menurut Irfan, kendala kepulangan jemaah ini bermula sejak eskalasi konflik di Timur Tengah memuncak pasca serangan Israel-Amerika Serikat (AS) dengan Iran pada 28 Februari 2026. Peristiwa tersebut secara signifikan mengganggu stabilitas keamanan regional dan aktivitas transportasi udara internasional.
Beberapa negara di kawasan tersebut telah memberlakukan penutupan ruang udara, khususnya pada jalur penerbangan yang selama ini menjadi lintasan utama menuju kawasan Teluk. Penutupan ini berdampak langsung pada penerbangan internasional, terutama bagi jemaah yang menggunakan skema transit melalui negara-negara di Timur Tengah.
“Dampak langsung yang telah terjadi adalah gangguan pada proses keberangkatan dan kepulangan jemaah umrah, khususnya bagi jemaah yang menggunakan penerbangan transit,” tutur Irfan.
Langkah Kemenhaj dan PPIU
Kementerian Haji dan Umrah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk PPIU, untuk memastikan keselamatan dan kelancaran kepulangan jemaah. Pemanggilan PPIU terkait merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini secara komprehensif.
Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan resmi Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dalam rapat Komisi VIII DPR RI pada 11 Maret 2026.