Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, mengungkapkan pernah menolak tawaran pemberian gelar Datuk Minangkabau. Penolakan ini terjadi setelah dirinya dilantik sebagai menteri, memicu pertanyaan tentang integritas adat dan kriteria pemberian gelar kehormatan.
Penolakan Gelar Datuk dan Pertanyaan Kritis
Djamari Chaniago menceritakan, setelah ia menjabat Menko Polkam, perwakilan ketua adat dari Sumatera Barat mendatangi kantornya untuk menawarkan gelar Datuk. “Begitu saya jadi Menko Polkam, datanglah yang namanya ketua adat dari Sumatera Barat, datang ke kantor saya, menawarkan kepada saya untuk dijadikan Datuk,” ujar Djamari, dikutip dari video yang beredar di media sosial pada Selasa (10/3/2026).
Video tersebut telah dikonfirmasi oleh Karo Humas Datin Kemenko Polkam, Kolonel Inf Honi Havana, yang menyatakan bahwa momen itu terjadi saat Djamari menghadiri kegiatan di Sespim Polri pada Senin (9/3/2026).
Latar Belakang dan Sindiran Djamari
Dalam kesempatan tersebut, Djamari mengaku heran karena para tokoh adat itu baru mengenalnya setelah ia menjabat menteri. Padahal, ia telah lama menggunakan marga Chaniago, salah satu suku di Minangkabau, sejak masa Taruna.
“Saya bilang, ‘saya orang Minang dari dulu, saya pasang nama Chaniago itu sejak Taruna saya pasang. Kenapa baru sekarang orang Minang kenal saya?’,” jelas Djamari. Sindiran ini, menurutnya, membuat wajah sang ketua adat memerah.
Integritas Adat dan Kasus Sebelumnya
Djamari kemudian mempertanyakan makna dan manfaat gelar Datuk jika diberikan kepadanya, serta keuntungan yang bisa diperoleh dirinya maupun masyarakat Minangkabau. Namun, pertanyaan tersebut tidak mendapat jawaban yang jelas.
Lebih lanjut, Djamari menyinggung kasus ketua adat yang pernah salah memilih Datuk dari seorang jenderal yang kemudian terjerat kasus narkoba. “Kenapa salah? ‘Kamu melantik seorang Jenderal, Datuk, dan dia adalah biang keroknya narkoba. Jadi kamu akan persamakan saya dengan narkoba itu?’ Diam dia,” tambah Djamari.
Atas dasar alasan tersebut, Djamari menegaskan penolakannya terhadap tawaran gelar Datuk. Ia juga mempertanyakan proses pemilihan Datuk tanpa mengetahui latar belakang calonnya. “Bukankah Anda sendiri yang menghancurkan adat itu?” pungkas Djamari.
Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan resmi Menko Polkam Djamari Chaniago yang dirilis pada Selasa, 10 Maret 2026.