Microsoft Ungkap Penyerahan Kunci Enkripsi BitLocker ke FBI, Debat Privasi Data Kembali Memanas

Microsoft, raksasa teknologi global, mengonfirmasi telah menyerahkan kunci enkripsi BitLocker kepada Biro Investigasi Federal (FBI) menyusul perintah hukum yang sah. Tindakan ini berkaitan dengan penyelidikan dugaan penipuan bantuan COVID-19 yang melibatkan tiga unit laptop di wilayah Guam.

Latar Belakang Penyerahan Kunci

FBI mendatangi Microsoft pada tahun 2025 dengan surat perintah resmi untuk meminta kunci pemulihan BitLocker. Tujuannya adalah membuka data terenkripsi pada perangkat yang menjadi bagian dari investigasi. Microsoft menyatakan kepatuhannya terhadap permintaan tersebut karena kunci enkripsi terkait disimpan di server miliknya.

Charles Chamberlayne, juru bicara Microsoft, menjelaskan bahwa perusahaan memang dapat memberikan kunci BitLocker jika menerima perintah hukum yang valid. “Microsoft secara hukum diwajibkan untuk menyerahkan kunci yang tersimpan di server kami ketika ada perintah yang sah,” ujarnya kepada The Verge pada Senin, 26 Januari 2026.

Pilihan Pengguna dan Risiko Privasi

Chamberlayne juga menambahkan bahwa pengguna memiliki opsi terkait penyimpanan kunci enkripsi mereka. “Pelanggan dapat memilih menyimpan kunci enkripsi secara lokal, di lokasi yang tidak dapat diakses Microsoft, atau di cloud Microsoft,” katanya.

Penyimpanan di cloud, meskipun menawarkan kemudahan pemulihan data, juga membawa risiko akses yang tidak diinginkan oleh pihak ketiga, termasuk otoritas penegak hukum dengan perintah yang sah.

Kontroversi dan Reaksi Publik

Keputusan Microsoft ini segera memicu sorotan tajam karena dianggap bertolak belakang dengan sikap keras industri teknologi di masa lalu. Pada tahun 2016, Apple menolak permintaan FBI untuk membuka iPhone milik pelaku penembakan San Bernardino, sebuah sikap yang didukung oleh mayoritas perusahaan teknologi besar seperti Google dan Facebook. Microsoft sendiri saat itu juga menyatakan dukungan, meskipun dengan nada yang lebih hati-hati.

Senator Ron Wyden dari Oregon mengkritik praktik penyerahan kunci enkripsi ini sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab. Ia berpendapat bahwa perusahaan teknologi seharusnya tidak secara diam-diam menyerahkan akses data pengguna kepada pemerintah.

Kekhawatiran serupa juga disuarakan oleh kelompok advokasi privasi. American Civil Liberties Union (ACLU) menilai kasus ini berpotensi menciptakan preseden berbahaya. Jennifer Granick, penasihat pengawasan dan keamanan siber ACLU, memperingatkan bahwa praktik ini dapat membuka jalan bagi penyalahgunaan, tidak hanya oleh otoritas AS, tetapi juga oleh pemerintah asing. “Pemerintah dengan catatan hak asasi manusia yang buruk bisa mengharapkan perlakuan serupa,” kata Granick kepada Forbes.

Debat Keseimbangan Penegakan Hukum dan Privasi

Kasus ini kembali menghidupkan perdebatan lama mengenai keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan privasi pengguna. Isu ini menjadi semakin kompleks, terutama ketika kunci enkripsi pengguna disimpan di layanan cloud yang dikelola oleh perusahaan teknologi besar.

Informasi lebih lanjut mengenai kebijakan privasi data dan respons Microsoft terhadap perintah hukum dapat diakses melalui kanal resmi perusahaan dan laporan media terkemuka.