Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid (HNW) menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Sekretariat Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan negara-negara anggotanya. OKI secara terbuka menolak dan mengecam keras pernyataan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Israel, Mike Huckabee, yang mendukung perluasan wilayah penguasaan Israel.
Ancaman Klaim “Israel Raya”
Pernyataan Duta Besar AS Mike Huckabee mendukung hak Israel untuk memperluas wilayah penguasaan hingga batas antara Sungai Nil dan Eufrat. Menurut HNW, hal ini berarti ekspansi Israel tidak hanya mencakup Palestina (Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur), tetapi juga meluas ke negara-negara Timur Tengah lainnya.
Peta ekspansionis ini bahkan dinampakkan dalam atribut militer Israel dan beberapa kali dinyatakan oleh pejabat Israel. Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi sebagian kawasan Mesir, Arab Saudi, Irak, serta seluruh kawasan Suriah, Yordania, hingga Lebanon.
Sikap Tegas OKI dan Solidaritas Regional
HNW mendukung sikap OKI yang menilai pernyataan Dubes AS tersebut sangat berbahaya, ekstrem, dan provokatif. Pernyataan itu dinilai menimbulkan ketegangan, melanggar hukum internasional dan konvensi PBB, serta melegitimasi pendudukan ilegal, sehingga wajib ditolak.
Menurut HNW, ini adalah momentum bagi OKI untuk memperkuat solidaritas demi menyelamatkan kedaulatan negara-negara anggotanya, termasuk Palestina, dari ekspansionisme dan penjajahan Israel. “Ini juga momentum bagi OKI karena sikap tegasnya itu juga menjadi sikap dari Liga Arab, Liga Muslim se-Dunia, GCC (organisasi Kerja Sama negara-negara Teluk) dan sikap bersama dari 11 Menteri Luar Negeri anggota OKI,” kata HNW pada Senin (23/2/2026).
Sebagian besar Menteri Luar Negeri tersebut, seperti Arab Saudi, Mesir, Turki, Yordania, Qatar, UEA, Palestina, Indonesia, Pakistan, Oman, Kuwait, dan Bahrain, bahkan berasal dari negara anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP).
Pertentangan dengan Misi Perdamaian AS
HNW menjelaskan bahwa pernyataan Dubes AS tersebut jelas tidak sejalan dan bertentangan dengan upaya perdamaian yang sedang dipromosikan oleh Presiden AS Donald Trump melalui BoP-nya. Hal ini menjadi ujian atas keseriusan dan efektivitas BoP dalam mewujudkan perdamaian dan menghentikan perang.
“Sehingga sudah seharusnya bila negara-negara OKI yang menjadi anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) untuk selain menolak secara terbuka pernyataan Dubes AS untuk Israel juga menuntut Trump untuk memberikan klarifikasi terbuka bila memang serius hadirkan perdamaian,” tutur HNW. Ia menambahkan, jika perlu, Dubes Huckabee harus segera ditarik dari Israel. Jika tidak ada koreksi, Trump dapat diartikan sependapat dengan Dubesnya, yang berpotensi menggagalkan misi BoP.
Kecaman dari Dalam Negeri AS dan Konteks Konflik
Kecaman dan desakan terhadap pernyataan Dubes Huckabee tidak hanya berasal dari luar AS, tetapi juga dari dalam negeri AS. “Beberapa tokoh di dalam negeri AS juga tegas meminta agar Dubes Huckabee untuk ditarik dan tidak mewakili AS di luar negeri karena pernyataannya yang berbahaya bagi perdamaian dan kepentingan AS,” jelas HNW.
HNW menegaskan, apabila pernyataan ekstrem dan provokatif ini dibiarkan, kondisi Timur Tengah akan semakin panas dan jauh dari perdamaian. “Adanya agenda wujudkan klaim Israel Raya sebagaimana disebut Dubes AS itulah yang sudah lama dikritisi dan diingatkan oleh kelompok-kelompok perlawanan di Gaza/Palestina,” ujarnya. Hal itu pula yang menyebabkan Kelompok Perlawanan Gaza melakukan tindakan Badai Al Aqsha pada 7 Oktober 2023 untuk menyelamatkan Masjid Al Aqsha/Palestina.
Pentingnya Solusi Dua Negara dan Sikap Indonesia
Penjajahan Israel di Palestina, termasuk atas Gaza dan Tepi Barat, apalagi perluasannya hingga kawasan antara Sungai Nil dan Eufrat, harus dihentikan dengan solidaritas kuat antara OKI, Liga Arab, dan GCC, termasuk oleh negara-negara anggota dari tiga organisasi internasional itu yang juga menjadi anggota BoP.
Pembelaan eksistensi negara Palestina Merdeka, yang sudah diakui oleh 153 negara anggota PBB, sekalipun dalam bentuk solusi dua negara, harus menjadi pegangan bersama untuk menolak pernyataan tersebut. “Padahal 4 dari 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB juga sudah mengakui Palestina sebagai negara merdeka,” ujar HNW.
HNW menegaskan, bila pernyataan Dubes AS yang akan melanggengkan perang, mengancam perdamaian, dan memperluas penjajahan Israel itu tidak juga dikoreksi oleh Presiden Trump, maka opsi Indonesia untuk menarik diri dari keanggotaan BoP penting dipertimbangkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan UUD NRI 1945 yang menjadi rujukan di Indonesia, yakni menghapus segala bentuk penjajahan, dan sejalan dengan sikap resmi Indonesia yang berulang kali dinyatakan Presiden Prabowo maupun Menlu Sugiono.
Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid yang dirilis pada Senin, 23 Februari 2026.