Pimpinan MPR RI melakukan kunjungan kerja ke Banda Aceh pada Rabu (11/2/2026) untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir bandang dan tanah longsor. Langkah ini diambil sebagai bentuk kehadiran negara dalam mendukung pemulihan warga di delapan kabupaten terdampak, yakni Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.
Detail Penyaluran Bantuan dan Wilayah Terdampak
Dalam kunjungan tersebut, delegasi MPR RI menyerahkan bantuan berupa 15.000 paket sembako dan 15.000 paket perlengkapan ibadah. Bantuan ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat yang tengah menghadapi masa pemulihan sekaligus menyambut bulan suci Ramadhan. Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan rasa duka mendalam atas kerusakan fasilitas umum, rumah, dan hilangnya sumber penghidupan warga.
“Masih teringat, sedih dan prihatin hingga hari ini pun masih terasa. Namun kini, yang kita jaga adalah semangat menyambut asa untuk bangkit, bersatu, dan bekerja keras membangun kembali Aceh yang kuat, aman, dan lebih tangguh menghadapi masa depan,” ujar Ibas dalam keterangan resminya.
Komitmen Pemulihan dan Perlindungan Hak Korban
Ibas menekankan bahwa proses rekonstruksi harus dilakukan secara terencana dan berbasis data, merujuk pada verifikasi yang telah dilakukan BNPB sejak akhir 2025. Ia menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan pemulihan berjalan secara adil dan manusiawi, terutama dalam melindungi masa depan anak-anak di wilayah terdampak.
“Negara wajib memastikan pemulihan berjalan secara adil, manusiawi, dan menghormati martabat korban bencana. Pemulihan bukan sekadar membangun ulang rumah, tetapi membangun kembali harapan, kepercayaan, serta masa depan anak-anak Aceh yang lebih terlindungi,” tegasnya.
Data Pengungsi dan Kebutuhan Mendesak di Lapangan
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari laporan Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait dampak bencana. Berdasarkan laporan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, saat ini tercatat sekitar 17.000 kepala keluarga atau sekitar 70.000 jiwa masih berada di pengungsian. Kondisi ini memicu urgensi percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).
Pemerintah Aceh juga mengusulkan sejumlah poin krusial untuk mempercepat pemulihan sosial-ekonomi, antara lain:
- Distribusi bantuan ternak sapi meugang bagi warga terdampak.
- Penyediaan genset untuk dukungan kelistrikan di 13 desa.
- Percepatan skema dana tunggu untuk pembangunan hunian sementara.
- Usulan pembiayaan BPJS bagi korban bencana melalui APBN.
- Percepatan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk layanan dasar.
Koordinasi Lintas Lembaga dan Mitigasi Berkelanjutan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah pusat terus berkoordinasi lintas kementerian agar pemulihan di Aceh dan beberapa provinsi lain di Sumatera berjalan efektif. MPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap kinerja Satgas, BNPB, TNI-Polri, dan pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana ini.
Kunjungan ini turut dihadiri oleh jajaran Pimpinan MPR RI seperti Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Eddy Soeparno, dan A.M. Akbar Supratman, serta perwakilan fraksi-fraksi dan DPD RI. Kehadiran lintas fraksi ini menegaskan komitmen kolektif dalam mengawal transparansi dan keadilan proses pemulihan di Aceh.
Informasi lengkap mengenai agenda kunjungan kerja dan penyaluran bantuan kemanusiaan ini disampaikan melalui pernyataan resmi MPR RI pada Rabu, 11 Februari 2026.