Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh kembali mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 7%. Usulan ini menuai tanggapan dari Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali, yang berharap gagasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menjegal partai-partai baru dan tidak menjadi bumerang bagi NasDem sendiri di Pemilu 2029.
Usulan Ambang Batas 7% dari NasDem
Surya Paloh menegaskan konsistensi Partai NasDem dalam mendorong ambang batas parlemen ditingkatkan menjadi 7%. Menurutnya, angka tersebut jauh lebih efektif untuk sistem multipartai di Indonesia.
“Bagaimanapun juga, kita memang, NasDem berpikir, sejujurnya, dari sistem multipartai, kalau bisa kita berubah menjadi selected party, itu jauh lebih efektif. Untuk menjaga stabilitas pemerintahan maupun juga bagi implementasi hasil manfaat kebebasan demokrasi yang kita miliki,” ujar Paloh di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/2).
Paloh juga mempertanyakan esensi demokrasi jika tidak membawa kemanfaatan dan konsistensi. Ia menyoroti banyaknya partai politik yang ada saat ini.
“Untuk apa demokrasi kalau tidak membawa asas manfaat dan konsistensi kita menuju arah cita-cita kemerdekaan yang kita miliki,” tambahnya, menekankan pentingnya efektivitas, daya nalar, intelektualitas, dan moralitas dalam mencapai tujuan bersama.
Tanggapan PSI: Harapan dan Peringatan
Menanggapi usulan tersebut, Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali menyatakan pihaknya menghargai masukan dari Partai NasDem. Namun, ia berharap usulan ambang batas 7% ini bukan bertujuan untuk menjegal partai-partai baru.
“Semoga ini bukan satu pikiran, semangat, untuk menjegal partai-partai yang baru ya kan?” ujar Ahmad Ali kepada wartawan pada Selasa (24/2/2026).
Ali juga mengingatkan agar semangat membangun bangsa tidak terdegradasi oleh pemikiran tersebut. Ia bahkan melontarkan peringatan kepada NasDem.
“Bagi saya, ini juga peringatan untuk Partai NasDem. Semoga bukan, Partai NasDem tidak sedang menggali kuburannya sendiri di 2029 nanti kan,” ungkap Ali.
PSI sendiri, lanjut Ali, tidak khawatir dengan besaran ambang batas parlemen berapa pun angkanya. Ia menegaskan PSI telah mempersiapkan diri untuk adaptif dengan segala kemungkinan.
“Bagi kami 4%, 3%, 7%, itu bukan hal. Karena kami mempersiapkan diri, kami sudah mempersiapkan partai ini untuk adaptif dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang akan datang,” ucapnya.
Amanat Reformasi dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Ahmad Ali kemudian menyoroti amanat reformasi yang memberikan peluang sebesar-besarnya bagi partai politik. Ia juga mengaitkan hal ini dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas presidential threshold (PT).
“Kalau ditanya ideal buat kami, tentunya kami ingin melihat semangat dari Mahkamah Konstitusi me-nolkan syarat presiden threshold. Ini kan kita bisa mengartikan bahwa MK itu tidak ingin membatasi partai politik untuk mencalonkan atau peserta jadi partai peserta pemilu,” jelas Ali.
Dengan demikian, Ali berpendapat bahwa semua partai peserta politik tidak seharusnya dibatasi oleh parliamentary threshold.
Informasi lengkap mengenai usulan ambang batas parlemen dan tanggapan partai politik disampaikan melalui pernyataan resmi dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali pada kesempatan terpisah.