Negosiasi Nuklir Iran Buntu: Donald Trump Kaji Opsi Serangan Militer Berskala Besar Terhadap Teheran

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan tengah mempertimbangkan opsi serangan militer berskala besar terhadap Iran. Langkah ini muncul setelah negosiasi awal antara Washington dan Teheran mengenai pembatasan program nuklir serta produksi rudal balistik menemui jalan buntu, tanpa kemajuan signifikan menurut laporan CNN pada Kamis, 29 Januari 2026. Ancaman tersebut segera memicu respons keras dari Iran, yang menegaskan akan membalas setiap aksi militer AS. Bahkan, penasihat utama Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei secara terbuka memperingatkan bahwa Israel akan menjadi sasaran jika serangan terhadap Iran benar-benar terjadi.

Tekanan Donald Trump dan Diplomasi yang Tersendat

Sikap Presiden Trump ini menunjukkan perubahan signifikan dari pendekatan sebelumnya. Beberapa pekan lalu, pemerintah AS sempat mempertimbangkan tindakan militer sebagai bentuk dukungan terhadap gelombang protes nasional di Iran, yang kemudian ditindak keras aparat keamanan dan menewaskan ratusan orang.

Pada Rabu, 28 Januari 2026, Trump kembali menekan Iran melalui unggahan di Truth Social. Ia menuntut Teheran untuk berunding demi mencapai kesepakatan yang adil dan merata tanpa senjata nuklir. Trump juga memperingatkan bahwa serangan AS berikutnya akan jauh lebih buruk dibandingkan serangan musim panas lalu yang menghantam tiga fasilitas nuklir Iran.

Meskipun sempat ada pertukaran pesan tidak langsung, termasuk melalui diplomat Oman dan komunikasi antara utusan khusus Trump, Steve Witkoff, dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, upaya menuju pertemuan langsung tidak pernah terwujud. Wacana pertemuan tatap muka sempat mengemuka, namun tidak berlanjut ke tahap konkret, sehingga meningkatkan ancaman aksi militer dan menyebabkan hubungan kedua pihak kembali terjebak dalam kebuntuan diplomatik.

Penguatan Militer AS dan Syarat Berat Negosiasi Nuklir

Di tengah meningkatnya ketegangan, Presiden Trump dilaporkan mempertimbangkan beragam opsi militer. Ini mencakup serangan udara terhadap fasilitas nuklir Iran, lembaga pemerintah, hingga tokoh keamanan yang dianggap bertanggung jawab atas kekerasan terhadap demonstran, meskipun keputusan akhir belum ditetapkan.

Kehadiran Gugus Tempur Kapal Induk USS Abraham Lincoln yang mendekati Iran melalui Samudra Hindia memperluas opsi militer AS. Armada ini dinilai mampu mendukung operasi ofensif dan melindungi sekutu regional dari potensi serangan balasan.

Amerika Serikat juga mengajukan prasyarat berat untuk membuka kembali dialog. Syarat-syarat tersebut meliputi penghentian permanen pengayaan uranium, pembatasan program rudal balistik, serta penghentian dukungan Iran terhadap kelompok proksi di kawasan. Tuntutan AS agar Iran membatasi jangkauan rudalnya menjadi kendala utama, karena ditolak tegas oleh Teheran.

Iran menegaskan hanya bersedia membahas isu nuklir, yang menyebabkan perundingan kembali menemui jalan buntu. Namun, seorang pejabat AS menyatakan pintu dialog belum sepenuhnya tertutup. “Kami siap melayani… jadi jika mereka ingin menghubungi kami dan mereka tahu apa persyaratannya, maka kami akan berdiskusi,” ujarnya, menekankan bahwa syarat-syarat tersebut telah lama diketahui Iran.

Ancaman Balasan Iran dan Dinamika Regional

Iran menegaskan kesiapan militernya untuk menghadapi potensi serangan. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menyatakan angkatan bersenjata Iran siap merespons setiap agresi. “Angkatan Bersenjata kita yang gagah berani siap dengan jari-jari mereka di pelatuk untuk segera dan dengan kuat menanggapi setiap agresi terhadap tanah, udara, dan laut kita tercinta,” tulisnya di platform X.

Peringatan yang lebih keras disampaikan oleh Ali Shamkhani, penasihat utama Ayatollah Khamenei. Ia menyebut aksi militer apa pun sebagai awal perang dan menjanjikan respons yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan Tel Aviv disebut sebagai target potensial.

Laporan intelijen AS terbaru mengindikasikan bahwa rezim Iran berada dalam posisi paling lemah secara historis. Presiden Trump bahkan secara terbuka menyiratkan dukungan terhadap perubahan kepemimpinan di Teheran, menyatakan, “Sudah saatnya mencari kepemimpinan baru di Iran.”

Namun, pejabat AS mengakui bahwa situasi ini tidak sederhana. Menteri Luar Negeri Marco Rubio berpendapat tidak ada kepastian bahwa penggulingan pemimpin tertinggi akan mengakhiri rezim yang ada. “Tidak ada yang tahu siapa yang akan menggantikan jika Ayatollah disingkirkan,” ujarnya.

Di tengah ketidakpastian ini, sejumlah sekutu utama AS, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, menolak penggunaan wilayah udara mereka untuk operasi militer. Penolakan ini mencerminkan kekhawatiran regional akan potensi meluasnya konflik dengan Iran dan dampak geopolitik yang lebih besar.

Iran Siaga Militer, Diplomasi Dinilai Tak Direspons AS

Dilansir dari Arab News pada Kamis, 29 Januari 2026, seorang pejabat senior Iran menyatakan negaranya bersiap menghadapi potensi konfrontasi militer, namun tetap membuka jalur diplomasi. Pejabat tersebut mengklaim Washington belum menunjukkan respons sepadan terhadap upaya dialog Teheran.

Misi Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui platform X pada Rabu, 28 Januari 2026, kembali menegaskan bahwa program nuklirnya ditujukan untuk kepentingan sipil. Teheran menyatakan kesiapannya berdialog berdasarkan rasa saling menghormati dan kepentingan bersama, namun memperingatkan akan membela diri lebih dari sebelumnya jika diprovokasi.

Presiden Donald Trump sendiri belum merinci secara terbuka bentuk kesepakatan yang diinginkan AS. Namun, berdasarkan sikap pemerintahan AS sebelumnya, tuntutan Washington mencakup larangan pengayaan uranium mandiri, pembatasan pengembangan rudal balistik jarak jauh, serta penghentian dukungan terhadap jaringan kelompok proksi bersenjata Iran di Timur Tengah.

Keraguan atas efektivitas opsi militer juga muncul dari sekutu AS. Seorang pejabat senior Israel yang memahami perencanaan bersama Washington menyebut serangan udara semata tidak akan cukup untuk menjatuhkan Republik Islam Iran, jika itu memang tujuan AS. “Jika Anda ingin menggulingkan rezim, Anda harus mengerahkan pasukan darat,” ujarnya.

Pejabat Israel tersebut menambahkan bahwa bahkan jika Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei disingkirkan, Iran akan tetap memiliki pemimpin baru. Perubahan politik di Iran dinilai hanya mungkin terjadi melalui kombinasi tekanan eksternal dan oposisi domestik yang terorganisasi. Meskipun kepemimpinan Iran disebut melemah akibat kerusuhan dan krisis ekonomi, aparat negara masih memegang kendali.

Penilaian ini sejalan dengan laporan intelijen AS yang menyebut faktor pemicu protes masih ada dan melemahkan pemerintah, tetapi belum memunculkan perpecahan internal signifikan. Sejumlah sumber Barat menilai tujuan Trump lebih mengarah pada rekayasa perubahan kepemimpinan, menyerupai skenario Venezuela, di mana intervensi AS mengganti presiden tanpa merombak struktur pemerintahan secara total.

Informasi mengenai perkembangan ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran ini dihimpun dari berbagai laporan media internasional seperti CNN, Arab News, serta pernyataan resmi dari pejabat AS dan Iran yang dirilis hingga Kamis, 29 Januari 2026.