Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar, Nurul Arifin, memberikan dukungan penuh terhadap penerimaan hibah empat unit kapal patroli dari Pemerintah Jepang senilai kurang lebih Rp200 miliar. Bantuan ini dinilai sangat menguntungkan bagi penguatan pengamanan wilayah laut Indonesia yang luas di tengah ancaman lapangan yang bersifat dinamis.
Urgensi Penguatan Keamanan Wilayah Laut
Nurul menjelaskan bahwa karakter kapal patroli yang cepat dan lincah sangat relevan untuk mendukung patroli rutin TNI Angkatan Laut (TNI AL). Kehadiran armada tambahan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan respons dalam menghadapi berbagai ancaman yang bergerak cepat di perairan nasional.
“Kalau kita lihat dari kebutuhan lapangan, kapal patroli seperti ini jelas membantu. Wilayah laut kita luas sekali, sementara ancaman di lapangan itu sifatnya cepat dan dinamis,” ujar Nurul dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).
Ia menambahkan bahwa kehadiran kapal patroli hibah tersebut akan memperkuat kehadiran negara di wilayah-wilayah laut yang selama ini dianggap rawan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum.
Efisiensi Anggaran dan Kerja Sama Pertahanan
Penerimaan hibah ini juga dipandang sebagai langkah efisiensi anggaran negara karena dapat mengurangi kebutuhan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) baru. Meski demikian, Nurul menegaskan bahwa kerja sama pertahanan dengan Jepang ini harus tetap berada dalam koridor politik luar negeri bebas aktif.
Lebih lanjut, Nurul mendorong pemerintah dan TNI untuk menjadikan hibah tersebut sebagai bagian dari penguatan kapasitas nasional. Hal ini mencakup proses alih pengetahuan serta pelibatan industri pertahanan dalam negeri agar bantuan tersebut memberikan keuntungan strategis jangka panjang bagi Indonesia.
Catatan Perawatan dan Kesiapan SDM
Meskipun memberikan keuntungan signifikan, Nurul mengingatkan bahwa manfaat hibah harus dibarengi dengan kesiapan manajemen aset yang baik. Ia menekankan pentingnya tiga aspek utama untuk memastikan kapal dapat dioperasikan secara optimal dalam waktu lama:
- Perawatan berkelanjutan yang terencana dengan baik.
- Jaminan ketersediaan suku cadang untuk mendukung operasional.
- Kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam menguasai teknologi kapal tersebut.
Informasi mengenai dukungan legislatif terhadap hibah alutsista ini disampaikan melalui pernyataan resmi Anggota Komisi I DPR RI yang dirilis pada Rabu, 11 Februari 2026.