PBB Soroti “Kebangkrutan Air” Global: Ancaman Nyata bagi Pangan, Ekonomi, dan Stabilitas Sosial

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan peringatan serius mengenai kondisi sumber daya air global yang kian mengkhawatirkan. Para ilmuwan menilai dunia tidak lagi sekadar menghadapi krisis air sementara, melainkan telah memasuki fase yang lebih berbahaya, yakni “kebangkrutan air“. Kondisi ini terjadi ketika sistem air alami, baik sungai, danau, maupun air tanah, kehilangan kemampuan untuk memulihkan diri, bahkan setelah musim hujan.

Apa Itu “Kebangkrutan Air”?

Laporan terbaru dari Institut Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Air, Lingkungan, dan Kesehatan (UNU-INWEH) menyoroti bahwa banyak wilayah di dunia telah menarik air melebihi batas kemampuan alam untuk memperbaruinya. Studi terkait “kebangkrutan air” ini telah diterbitkan di jurnal Water Resources Management pada Senin, 19 Januari 2026.

Direktur UNU-INWEH, Dr. Kaveh Madani, menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi bukan lagi bersifat sementara. “Banyak sistem air telah kehilangan daya lenturnya. Ketika air tidak bisa ‘bangkit kembali’, kita sedang menghadapi krisis air,” ujarnya, dikutip dari Earth pada Jumat, 30 Januari 2026. Ini berarti perencanaan pemerintah tidak bisa lagi berasumsi bahwa kekurangan air hanya masalah musiman yang akan teratasi dengan datangnya hujan.

Selama puluhan tahun, eksploitasi air tanah yang berlebihan, pencemaran, serta perubahan tata guna lahan telah mendorong sejumlah daerah aliran sungai melampaui ambang pemulihan alaminya.

Penyebab dan Dampak Krisis Air Global

Krisis air bermula ketika manusia menghabiskan apa yang disebut sebagai “modal alam”. Ekosistem seperti akuifer, lahan basah, dan tanah berfungsi sebagai penyangga alami yang menyimpan, menyaring, dan melepaskan air secara perlahan. Namun, pemompaan intensif membuat akuifer terkuras lebih cepat daripada kemampuan hujan untuk mengisinya kembali.

Hilangnya lahan basah dan meningkatnya erosi tanah memperparah keadaan, menyusutkan kapasitas alam untuk menahan air. Akibatnya, musim kering datang lebih cepat dan berlangsung lebih lama. Dalam banyak kasus, biaya untuk memulihkan sistem yang sudah rusak jauh melampaui kemampuan finansial komunitas setempat.

Sektor pertanian menjadi salah satu yang paling terdampak. Irigasi menyedot air dari sungai dan sumur, sementara pasokan air terus menyusut. “Jutaan petani kini dipaksa menghasilkan lebih banyak pangan dari sumber air yang semakin langka, tercemar, atau bahkan menghilang,” kata Dr. Madani. Tanpa perubahan pola tanam dan teknologi irigasi, produksi pangan terancam turun dan lapangan kerja di pedesaan bisa lenyap, memicu migrasi dan ketergantungan pada bantuan.

Di kawasan perkotaan dan pertanian tertentu, pengambilan air tanah berlebihan juga menyebabkan amblesan tanah. Ketika lapisan sedimen kehilangan air, pori-porinya runtuh dan tanah menjadi padat permanen. Dampaknya bukan hanya berkurangnya daya simpan air, tetapi juga kerusakan infrastruktur, pipa retak, bangunan miring, hingga masuknya air laut ke daratan di wilayah pesisir.

Solusi dan Tantangan Pengelolaan Air yang Adil

Masalah air tidak mengenal batas wilayah. Perdagangan pangan global membuat kekeringan di satu negara berdampak pada harga dan pasokan di negara lain. Ketika daerah penghasil utama kehilangan air irigasi, ekspor menurun dan harga pangan melonjak, bahkan bagi masyarakat yang tidak mengalami kekeringan secara langsung.

Analisis global menunjukkan sekitar empat miliar orang mengalami kelangkaan air parah setidaknya satu bulan setiap tahun. Kondisi ini meningkatkan risiko ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Wakil Sekretaris Jenderal PBB, Tshilidzi Marwala, menegaskan bahwa kelangkaan air menjadi pendorong kerapuhan, pengungsian, dan konflik.

PBB mendorong pendekatan baru dalam pengelolaan air, yakni dengan memperlakukan air layaknya neraca keuangan. Konsep “akuntansi air” digunakan untuk menghitung secara jelas berapa banyak air yang masuk, digunakan, dan tersisa. Dengan cara ini, defisit dapat terdeteksi lebih awal sebelum menjadi kerusakan permanen.

Namun, pembatasan penggunaan air sering kali memicu ketegangan politik dan sosial, terutama bagi kelompok paling rentan seperti masyarakat adat, perempuan, dan warga berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, kebijakan perlu disertai jaring pengaman sosial, dukungan ekonomi, dan kompensasi yang adil.

Di sisi lain, air juga dipandang sebagai peluang kerja sama lintas negara dan kepentingan. Data yang terbuka, perencanaan bersama, dan aturan yang transparan dapat membangun kepercayaan. Meskipun tidak semua kerusakan dapat dipulihkan, tindakan dini diyakini masih mampu mencegah kerugian yang lebih besar.

PBB menekankan bahwa masa depan pengelolaan air harus berangkat dari pengakuan akan keterbatasan. Pemerintah yang memperlakukan air sebagai infrastruktur bersama, bukan sumber daya gratis tanpa batas, dinilai lebih mampu melindungi ekosistem sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Informasi lengkap mengenai isu “kebangkrutan air” ini disampaikan melalui laporan terbaru Institut Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Air, Lingkungan, dan Kesehatan (UNU-INWEH) yang dirilis pada Januari 2026.