Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara resmi memerintahkan seluruh lembaga federal untuk menghentikan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dari Anthropic. Keputusan ini menyusul penolakan Anthropic, perusahaan AI pesaing OpenAI, untuk memberikan akses penuh model AI-nya kepada Departemen Pertahanan AS (Pentagon) untuk keperluan militer.
Trump Perintahkan Pemblokiran Anthropic dari Lembaga Federal
Perintah tersebut diumumkan oleh Presiden Trump melalui unggahan di platform Truth Social pada Senin, 02 Maret 2026. Melalui akun @realDonaldTrump, ia menyebut Anthropic sebagai “perusahaan AI sayap kiri” dan menilai perusahaan tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan militer AS dalam situasi konflik. Trump memerintahkan agar teknologi Anthropic ditarik dari seluruh operasi dan lembaga pemerintahan dalam jangka waktu enam bulan, termasuk penggunaan produk dan layanannya di Pentagon.
“Kami tidak membutuhkannya (Anthropic), kami tidak menginginkannya, dan tidak akan bekerja sama dengan mereka lagi,” tulis Trump. Ia menambahkan bahwa jika perusahaan tidak mematuhi kebijakan tersebut, pemerintah akan menggunakan kewenangannya untuk menegakkannya, termasuk kemungkinan konsekuensi sipil dan pidana.
Pentagon Tetapkan Anthropic sebagai “Risiko Rantai Pasok”
Perselisihan antara pemerintah AS dan Anthropic berakar dari negosiasi dengan Departemen Pertahanan AS. Pentagon disebut meminta akses penuh tanpa batas terhadap model AI Anthropic untuk berbagai kebutuhan militer, termasuk penggunaan AI yang menurut Anthropic berisiko tinggi seperti pengawasan massal domestik dan pengembangan senjata otonom penuh tanpa kendali manusia.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth kemudian menyatakan bahwa Anthropic akan ditetapkan sebagai “risiko rantai pasok” (supply-chain risk). Status ini dapat membatasi kontrak perusahaan dengan Pentagon dan mitra pertahanan lainnya. “Tidak boleh ada kontraktor, pemasok, atau mitra yang berbisnis dengan militer AS melakukan kegiatan komersial dengan Anthropic. Perusahaan itu akan tetap menyediakan layanannya kepada Pentagon untuk jangka waktu tidak lebih dari enam bulan selama masa transisi,” jelas Pete dalam unggahan X (dahulu Twitter) via akun @SecWar.
“Para prajurit AS tidak akan pernah dijadikan sandera oleh kehendak ideologis perusahaan-perusahaan teknologi besar (Big Tech). Keputusan ini bersifat final,” imbuh Pete.
Respons CEO Anthropic: Komitmen Etika dan Kemanusiaan
CEO Anthropic, Dario Amodei, buka suara dalam pernyataan yang dirilis di blog resmi perusahaan. Ia menegaskan bahwa Anthropic selama ini telah bekerja sama dengan Pentagon dan komunitas intelijen AS. Model AI mereka digunakan dalam berbagai aplikasi penting, seperti analisis intelijen, pemodelan dan simulasi, perencanaan operasional, hingga operasi siber. Anthropic juga mengeklaim menjadi perusahaan AI “frontier” pertama yang menerapkan modelnya di jaringan pemerintah AS yang terklasifikasi serta di laboratorium nasional.
Namun, Amodei menegaskan terdapat dua batasan yang menurut perusahaan tidak dapat dilanggar, yakni penggunaan AI untuk pengawasan massal domestik dan pengembangan senjata otonom penuh tanpa keterlibatan manusia. Menurut dia, pengawasan massal berbasis AI berpotensi mengancam kebebasan sipil, sementara sistem AI saat ini belum cukup andal dan aman untuk mengambil keputusan sepenuhnya tanpa kendali manusia dalam konteks penggunaan senjata.
“Kami tidak dapat menyetujui permintaan tersebut, karena hati nurani dan alasan kemanusiaan,” tegas Amodei, merujuk pada desakan Departemen Pertahanan agar Anthropic menghapus sejumlah pengamanan (safeguards) dalam model AI mereka. Anthropic menyatakan tetap siap mendukung keamanan nasional AS, tetapi ingin mempertahankan dua batasan tersebut sebagai bentuk komitmen terhadap nilai demokrasi dan keselamatan teknologi. Laporan Reuters menyebut ke depannya, Anthropic berencana menggugat keputusan Pentagon.
OpenAI Amankan Kontrak Pentagon di Tengah Polemik
Di tengah polemik antara Anthropic dan Departemen Pertahanan AS, pesaingnya, OpenAI, tampaknya melihat ini sebagai kesempatan. CEO OpenAI Sam Altman mengonfirmasi bahwa perusahaan telah mencapai kesepakatan untuk menerapkan model AI mereka di jaringan terklasifikasi Departemen Pertahanan AS. Altman menyebut, dalam proses negosiasi, Departemen Pertahanan menunjukkan komitmen terhadap keselamatan AI dan menghormati prinsip OpenAI. Ini termasuk larangan pengawasan massal domestik serta pentingnya tanggung jawab manusia dalam penggunaan kekuatan, termasuk pada sistem senjata otonom.
“Kami telah mencapai kesepakatan dengan Departemen Pertahanan AS untuk menerapkan model kami di jaringan terklasifikasi mereka,” tulis Altman lewat akun X @sama. OpenAI juga berencana membangun pengamanan teknis tambahan untuk memastikan modelnya digunakan sesuai prinsip yang disepakati, serta menempatkan teknisinya secara langsung di Departemen Pertahanan AS guna membantu implementasi dan pengawasan sistem.
Pejabat senior pemerintah AS Jeremy Lewin menjelaskan bahwa kontrak OpenAI bisa didapat karena mereka memiliki prinsip “penggunaan AI yang sah secara hukum” (all lawful use), sebagaimana disyaratkan Pentagon. Langkah OpenAI ini menyoroti kontras dengan posisi Anthropic yang menolak untuk menghapus sejumlah pengamanan dalam model Claude, memperlihatkan meningkatnya ketegangan antara kerangka etika perusahaan AI dan tuntutan keamanan nasional pemerintah federal AS.
Polemik antara perusahaan teknologi AI dan pemerintah AS ini menyoroti ketegangan yang berkembang antara kerangka etika pengembangan AI dan tuntutan keamanan nasional. Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan isu ini dapat ditemukan dalam pernyataan resmi dari pihak-pihak terkait dan laporan media terkemuka.