Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pendataan penyintas bencana. Langkah ini krusial guna memastikan penyaluran bantuan tepat waktu dan mempercepat pemulihan daerah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pernyataan Kasatgas dan Rapat Koordinasi
Tito Karnavian menyampaikan penegasan tersebut dalam Rapat Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Alam. Rapat ini berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri), Jakarta, pada Senin, 23 Februari 2026. “Ini sebetulnya ada beberapa hal yang agak tenis, yang ingin kita selesaikan, karena itu perlu duduk bersama,” ujar Tito.
Ia menekankan bahwa kecepatan dalam proses pendataan sangat penting agar penyaluran bantuan tidak terhambat. Percepatan ini menjadi fokus utama untuk mendukung pemulihan pascabencana di wilayah tersebut.
Rincian Skema Bantuan Pemerintah
Pemerintah telah merancang berbagai skema bantuan untuk mendukung penyintas bencana. Bantuan perbaikan rumah terbagi ke dalam tiga kategori: rusak ringan senilai Rp 15 juta, rusak sedang Rp 30 juta, dan rusak berat Rp 60 juta. Bantuan ini akan disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI (BNPB).
Selain itu, terdapat bantuan pembiayaan hidup yang mencakup stimulus ekonomi sebesar Rp 5 juta dan bantuan perabotan rumah tangga senilai Rp 3 juta bagi korban bencana. Penyintas juga akan menerima bantuan jaminan hidup sebesar Rp 15.000 per hari. Tito berharap bantuan ini dapat segera diterima oleh penyintas bencana, sehingga mereka tidak harus berpeluh dalam menjalani Ramadan.
Kolaborasi Lintas Lembaga untuk Validasi Data
Dalam upaya mempercepat proses validasi data, Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik RI (BPS) untuk bekerja sama. Kolaborasi ini diharapkan dapat memastikan seluruh bantuan segera diterima oleh penyintas bencana di Sumatera, yang pada gilirannya akan mempercepat proses pemulihan kehidupan mereka.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Menko PMK) Pratikno, Menteri Sosial RI (Mensos) Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Kehutanan RI (Wamenhut) Rohmat Marzuki, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah, serta pejabat terkait lainnya.
Informasi lengkap mengenai percepatan pendataan dan skema bantuan ini disampaikan melalui pernyataan resmi Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera pada 24 Februari 2026.