Fenomena panic buying bahan bakar minyak (BBM) sempat terjadi di tengah masyarakat menyusul memanasnya konflik di Timur Tengah. Isu penutupan Selat Hormuz oleh Iran, sebagai jalur perdagangan minyak vital, memicu kekhawatiran akan kenaikan harga minyak dunia. Menanggapi situasi ini, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Pertamina (Persero) mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan.
Pemerintah Jamin Pasokan Energi Aman
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, pada Jumat (6/3/2026), menegaskan bahwa pasokan energi di Indonesia tetap aman dan terkendali. Distribusi BBM ke berbagai daerah dipastikan berjalan lancar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak lakukan panic buying, tidak melakukan penimbunan yang nantinya justru bisa menyebabkan kelangkaan,” ujar Dwi Anggia dalam keterangan tertulisnya.
Klarifikasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal Stok BBM
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan klarifikasi terkait pernyataan stok BBM yang disebut tersisa 20 hari. Pernyataan tersebut muncul imbas isu penutupan Selat Hormuz karena konflik Iran versus Israel dan Amerika Serikat.
Bahlil menjelaskan bahwa kapasitas storage atau penampungan minyak di Indonesia memang sejak dulu kala hanya mampu menampung untuk 25 hari. “Kemampuan storage tempat penampung minyak kita sejak dahulu kala memang kapasitas tampungnya itu hanya 25 hari. Jadi tempat storage-nya itu hanya 25 hari. Dari dulu ini, bukan baru sekarang, dari dulu,” ujar Bahlil saat ditemui di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat (6/3/2026) malam.
Ia menambahkan, standar minimal ketersediaan minyak nasional harus di atas 20 hari, dan saat ini stok minyak Indonesia berada di angka 23 hari. “Jadi itu artinya bahwa standar kepemilikan kita, minyak kita itu aman. Jadi enggak perlu ada panik, enggak perlu. Supply lancar,” tegasnya.
Bahlil juga mengungkapkan bahwa Indonesia mengimpor minyak mentah, bukan minyak jadi, dengan porsi 20-25 persen dari Timur Tengah. Namun, Indonesia telah melakukan diversifikasi sumber pasokan. “Kami dengan Pertamina sudah switch dari Middle East kita ambil di Amerika, kemudian dari Nigeria, dan dari Brasil. Jadi tidak perlu ada panic buying,” jelas Bahlil.
Untuk solar, Bahlil menyebut Indonesia sudah memproduksi secara penuh di dalam negeri. Sementara itu, impor bensin dilakukan dari Singapura dan Malaysia, serta sebagian diproduksi dari kilang dalam negeri. “Bensin ini tidak kita impor dari Middle East, tidak juga kita impor dari Amerika atau dari Afrika,” tambahnya.
“Insyaallah, sekalipun terjadi peperangan di Timur Tengah, kondisi kita aman. Sekali lagi saya katakan aman. Jadi enggak perlu, jangan dengar ada provokasi-provokasi atau misinformasi yang keliru. Insyaallah aman. Pemerintah akan hadir bersama dengan rakyat jadi enggak perlu ada rasa suasana kebatinan yang tidak pas,” imbuh Bahlil.
Jusuf Kalla Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), meminta pemerintah untuk mengantisipasi potensi terbatasnya stok bahan bakar minyak jika eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran berlangsung lama. “Kalau perang berlangsung lama, stok BBM kita terbatas. Itu bisa menimbulkan kesulitan bagi kegiatan ekonomi dan bisnis,” ujar JK dalam keterangan resminya, Sabtu (7/3/2026).
JK juga menilai bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah akan memengaruhi kenaikan harga BBM dan elpiji, yang pada gilirannya akan meningkatkan beban subsidi negara. “Dampaknya ke Indonesia langsung terasa di ekonomi. Harga bahan bakar naik, harga elpiji naik, dan itu berarti subsidi pemerintah akan semakin besar,” kata JK.
Selain itu, JK menekankan pentingnya Indonesia memiliki sikap politik yang jelas terhadap konflik tersebut dan memanfaatkan peran dalam forum internasional untuk mendorong penyelesaian konflik dan perdamaian. Ia juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi nasional, terutama terkait pengelolaan anggaran negara. “Harus ada evaluasi total terhadap kebijakan ekonomi, khususnya dalam penggunaan anggaran. Negara harus menentukan prioritas agar pengeluaran tidak terlalu besar,” tegasnya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Buka Opsi Kenaikan Harga BBM Subsidi
Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka kemungkinan penyesuaian harga BBM subsidi. Opsi ini akan dipertimbangkan jika lonjakan harga minyak dunia terus berlanjut dan mulai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Purbaya menjelaskan, kenaikan harga energi global berpotensi memperlebar defisit fiskal apabila tidak diimbangi langkah penyesuaian kebijakan. Pemerintah telah melakukan simulasi terhadap berbagai skenario kenaikan harga minyak dunia. “Kalau harga minyak naik ke 92 dollar AS per barrel apa dampaknya ke defisit? Kalau tidak melakukan apa-apa defisit kita naik ke 3,6 sampai 3,7 persen dari PDB,” kata Purbaya dalam acara Buka Bersama wartawan di Kementerian Keuangan pada Jumat (6/3/2026).
Pemerintah masih memiliki sejumlah opsi untuk menahan pelebaran defisit agar tetap berada di bawah batas 3 persen dari produk domestik bruto (PDB), salah satunya dengan penyesuaian belanja negara. Namun, jika tekanan terhadap APBN semakin besar, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk berbagi beban dengan masyarakat melalui penyesuaian harga BBM subsidi. “Kalau memang anggarannya tidak kuat sekali, tidak ada jalan lain, ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM kalau memang,” pungkas Purbaya.
Informasi mengenai ketahanan energi nasional dan potensi penyesuaian harga BBM ini disampaikan melalui pernyataan resmi Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan pada 6-7 Maret 2026.