Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia menargetkan peresmian Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, pada pertengahan tahun 2026. PLB ini akan menjadi gerbang baru yang menghubungkan Indonesia dengan Malaysia, memperkuat konektivitas dan pengawasan wilayah perbatasan. Sekretaris BNPP RI, Makhruzi Rahman, telah meninjau langsung kawasan tersebut pada Rabu (4/3/2026) untuk memastikan kesiapan operasional.
Target Peresmian dan Kendala Infrastruktur
Makhruzi Rahman menyatakan bahwa rencana peresmian PLB Temajuk harus menunggu penyelesaian pembangunan akses jalan menuju kawasan tersebut. “Rencana peresmian PLB Temajuk ditargetkan pada pertengahan 2026, menunggu penyelesaian pengerjaan jalan di Temajuk,” ujarnya dalam rilis yang diterima Kompas.com, Selasa (10/3/2026).
Saat ini, Balai Jalan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah memperbaiki ruas jalan Teluk Atong–Temajuk sepanjang 1,3 kilometer. Penyelesaian akses jalan tersebut dinilai krusial agar mobilitas masyarakat, petugas, serta aktivitas logistik menuju kawasan PLB dapat berjalan optimal.
Kesiapan Fisik dan Fasilitas Penunjang
Meskipun pembangunan fisik PLB Temajuk telah rampung sepenuhnya, Makhruzi menuturkan masih terdapat beberapa pekerjaan penunjang yang perlu diselesaikan sebelum operasional dimulai. Fasilitas penunjang yang dimaksud meliputi penataan lingkungan kawasan pabean berupa pembangunan pagar, relokasi Pos Pengendalian Penduduk (Dalduk) Satuan Tugas Pengamanan Terbatas (Satgas Pamtas), serta pembongkaran pos lama milik Bea Cukai.
“Kesiapan fasilitas pendukung tersebut menjadi bagian penting agar operasional PLB dapat berjalan tertib sesuai standar pelayanan lintas batas negara,” kata Makhruzi. Ia menambahkan, pembukaan kembali jalur perlintasan RI-Malaysia (Temajuk–Telok Melano) akan dilakukan setelah pembangunan akses jalan selesai, merujuk pada kesepakatan dalam Border Crossing Agreement (BCA) 2023 antara Indonesia dan Malaysia.
“Dengan dibukanya kembali jalur Temajuk–Telok Melano, diharapkan mobilitas masyarakat perbatasan menjadi lebih tertib dan terkelola melalui jalur resmi,” ungkap Makhruzi. Fasilitas pelayanan di kawasan PLB Temajuk juga telah disiapkan untuk mendukung operasional instansi terkait, seperti layanan keimigrasian, kepabeanan, serta kekarantinaan yang meliputi kesehatan dan karantina hewan maupun tumbuhan. BNPP RI juga akan memfasilitasi mobilisasi personel lintas instansi sekaligus mengelola PLB Temajuk yang direncanakan menjadi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan tipologi D.
Dukungan Pembangunan Kawasan Perbatasan
Selain meninjau kesiapan PLB, kunjungan Makhruzi ke Sambas juga bertujuan mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas untuk menyiapkan lahan guna membangun Universitas Pertahanan (Unhan) oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Kehadiran institusi pendidikan tersebut diharapkan dapat memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sekaligus mendukung pengembangan kawasan perbatasan.
Sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan, BNPP RI bersama Pemkab Sambas juga tengah menggagas pengusulan Sambas sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Perbatasan di sektor pariwisata. Usulan tersebut akan disiapkan melalui penyusunan regulasi dan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK).
Pihak yang Hadir dalam Peninjauan
Peninjauan kawasan PLB Temajuk turut dihadiri oleh Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Ekonomi Pertahanan Indra Irawan, Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis, serta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Hubungan Masyarakat (Humas) BNPP RI Belly Isnaeni. Hadir pula Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI Budi Setyono, Asisten Deputi Lintas Batas Negara BNPP RI Siti Metrianda Akuan, serta Bupati Sambas Satono.
Informasi lengkap mengenai rencana peresmian dan pengembangan PLB Temajuk disampaikan melalui pernyataan resmi BNPP RI yang dirilis pada Selasa (10/3/2026).