Ketua DPP PKB Daniel Johan menyatakan keprihatinannya atas aksi saling debat terbuka antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di media sosial. Daniel menilai fenomena ini menunjukkan kurangnya koordinasi dan soliditas di internal Kabinet Merah Putih yang dapat membingungkan masyarakat.
Kritik Terhadap Komunikasi Publik Antarmenteri
Daniel Johan menyayangkan sikap kedua menteri yang mempertontonkan ketidakkompakan di hadapan publik. Menurutnya, perdebatan tersebut seharusnya dilakukan secara langsung untuk memperkuat sinergi, bukan melalui platform media sosial yang bisa diakses oleh semua orang.
“Sesama menteri kok saling mendebat secara terbuka begitu, kelihatan nggak kompak yang dipertontonkan di hadapan rakyat, bikin masyarakat semakin bingung nanti, seperti tidak solid, tidak ada koordinasi antarkementerian,” ujar Daniel saat dihubungi pada Rabu (11/2/2026).
Ia menekankan bahwa segala perbedaan pendapat atau masalah koordinasi teknis sebaiknya dibicarakan secara internal. Daniel berharap tim kabinet tetap fokus menjalankan amanat Presiden Prabowo Subianto demi kepentingan masyarakat luas tanpa harus melakukan aksi saling balas di ruang publik.
Alarm Soliditas untuk Kabinet Merah Putih
Insiden ini dipandang sebagai peringatan serius bagi jajaran menteri untuk memperkuat sinergi. Daniel menyebut kejadian ini sebagai alarm bagi komunikasi dan koordinasi antarlembaga negara agar lebih solid di masa mendatang.
Terkait isu perombakan kabinet atau reshuffle yang muncul akibat polemik ini, Daniel enggan berspekulasi lebih jauh. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden sebagai pemegang hak prerogatif.
“Reshuffle kabinet sepenuhnya hak prerogatif presiden yang paham benar kinerja masing-masing menteri,” lanjutnya.
Duduk Perkara Polemik Anggaran Kapal
Perselisihan ini bermula saat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut anggaran pengadaan kapal untuk KKP telah dikucurkan, namun industri galangan kapal belum menerima pesanan. Pernyataan ini disampaikan dalam acara revitalisasi galangan kapal yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Merespons hal tersebut, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono melalui unggahan di akun Instagram pribadinya meminta Menkeu untuk melakukan pengecekan internal kepada jajarannya. Trenggono menjelaskan bahwa proyek pembangunan 1.500 kapal ikan tersebut menggunakan skema pinjaman luar negeri dari pemerintah Inggris (UK).
“Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan. Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK,” tulis Trenggono dalam unggahannya.
Informasi mengenai dinamika koordinasi antarmenteri ini dihimpun berdasarkan pernyataan resmi pihak terkait dan laporan aktivitas di media sosial hingga Rabu (11/2/2026).