Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat (6/3/2026) membebaskan Delpedro Marhaen dan tiga demonstran lainnya, memerintahkan Jaksa untuk memulihkan hak, kedudukan, dan martabat mereka. Vonis ini muncul di tengah sorotan publik terhadap penangkapan massal pasca-demonstrasi sipil Agustus 2025 yang menjaring 6.719 orang.
Vonis Bebas Delpedro Marhaen dan Tiga Demonstran Lain
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 6 Maret 2026 menjadi titik terang bagi Delpedro Marhaen dan tiga demonstran yang sebelumnya ditahan. Hakim secara tegas memerintahkan Jaksa untuk memulihkan hak, kedudukan, serta martabat keempat individu tersebut, menandai berakhirnya proses hukum yang panjang bagi mereka.
Menanggapi vonis bebas ini, pemerintah melalui Yusril Ihza Mahendra menyatakan penghormatan terhadap putusan pengadilan. Pernyataan ini mengindikasikan sikap pemerintah dalam menghargai independensi yudikatif di tengah isu kebebasan sipil.
Gelombang Penangkapan Massal Pasca-Demonstrasi Agustus 2025
Sebelumnya, Indonesia dihadapkan pada gelombang penangkapan besar-besaran pasca-demonstrasi sipil pada Agustus 2025. Data Kompas (19/02/2026) mencatat sebanyak 6.719 orang ditangkap dalam rangkaian tindakan pemidanaan tersebut, memicu perdebatan mengenai batas-batas kebebasan berekspresi.
Dari ribuan yang ditangkap, setidaknya 706 orang dilabeli sebagai tahanan politik, sebagaimana dilaporkan Kompas pada 2 Maret 2026. Mereka dituduh dengan pasal-pasal seputar penghasutan dan delik lain yang dikaitkan dengan KUHP 2023 serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dilema Otoritas dan Justifikasi dalam Hukum Konstitusi
Kasus penangkapan massal ini menyoroti dilema antara klaim kewenangan negara dan legitimasi moral tindakan tersebut. Rainer Forst (2011) pernah menyatakan bahwa kekuasaan hanya dapat dibenarkan jika dapat dijelaskan kepada mereka yang berada di bawah pelaksanaannya, sebuah prinsip yang relevan dalam negara hukum modern.
Terry Skolnik (2026) dalam karyanya “Two cultures of justification in Constitutional law” menguraikan persinggungan antara culture of authority dan culture of justification. Dalam budaya otoritas, tindakan negara dianggap sah hanya berdasarkan yurisdiksi formal pejabat. Sebaliknya, budaya justifikasi menuntut negara memberikan alasan yang rasional, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral.
Pembatasan hak warga negara, termasuk kebebasan menyampaikan pendapat, secara prinsip dianggap sebagai tindakan yang presumptively wrong. Oleh karena itu, negara memikul beban pembuktian untuk menjelaskan mengapa pembatasan paksa atas nama hukum positif dapat dibenarkan.
Analisis Proporsionalitas: Tolak Ukur Pembatasan Hak Warga
Dalam kerangka culture of justification, hukum menuntut negara untuk merasionalisasi tindakan pembatasan hak. Hal ini mencakup pertanyaan apakah tindakan tersebut diperlukan, apakah ada cara lain yang lebih ringan, dan apakah manfaat kebijakan sebanding dengan kerugian terhadap kebebasan sipil.
Tradisi hukum konstitusi modern mengenal kerangka proportionality analysis untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kerangka ini menuntut negara membuktikan bahwa pembatasan hak memiliki tujuan yang sah (proper purpose), memiliki hubungan rasional dengan tujuan (rational connection), merupakan cara paling minimal membatasi hak (necessity), dan memberikan manfaat lebih besar dibanding kerugiannya (balancing), sebagaimana diuraikan Barak (2015) dan Skolnik (2026).
Tanpa pengujian ketat ini, pembatasan hak atas dasar otoritas semata berisiko tergelincir menjadi ekspresi atau bahkan represi kekuasaan terselubung. Penangkapan demonstran memunculkan pertanyaan serius: apakah pemidanaan adalah cara yang benar-benar diperlukan dan paling minimal untuk menjaga ketertiban, ataukah mencerminkan interpretasi kritik publik sebagai ancaman stabilitas?
Tuntutan Keadilan dan Legitimasi Negara Hukum
Dalam kerangka culture of justification, pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan sekadar retorika politik, melainkan tuntutan keadilan terhadap negara. Demokrasi konstitusional menempatkan negara sebagai institusi yang harus selalu siap memberikan alasan rasional dan bermoral atas setiap pembatasan hak.
Kekuasaan sejatinya dapat memerintahkan kepatuhan bila muncul dari justifikasi yang menciptakan legitimasi, bukan hanya dari wewenang belaka. Tanpa justifikasi yang rasional dan bermoral, tindakan negara yang secara formal sah dapat kehilangan pondasinya di hadapan prinsip-prinsip konstitusi.
Informasi mengenai putusan bebas Delpedro Marhaen dan tiga demonstran lain disampaikan melalui persidangan PN Jakarta Pusat pada 6 Maret 2026, sementara data penangkapan massal merujuk pada laporan Kompas (19/02/2026 dan 02/03/2026).