Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen parlemen untuk mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. Ia memastikan APBN akan menjaga kesejahteraan rakyat di tengah dinamika geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah.
Komitmen DPR RI Kawal APBN 2026
Dalam pidatonya di Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV Tahun 2025/2026, Puan Maharani menyatakan bahwa DPR RI akan memastikan kemampuan fiskal APBN 2026 tetap dapat menjaga dan mempertahankan derajat kehidupan rakyat. “DPR RI akan memastikan bahwa kemampuan fiskal APBN Tahun Anggaran 2026 tetap dapat menjaga dan mempertahankan derajat kehidupan rakyat, kesejahteraan rakyat tidak turun kelas,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Antisipasi Dampak Konflik Geopolitik Global
Puan menyoroti dampak konflik geopolitik yang sedang terjadi di Timur Tengah, antara Iran versus Amerika Serikat dan Israel, yang akan memengaruhi stabilitas ekonomi global. Kondisi ini, menurutnya, turut berdampak pada perekonomian Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa konflik tersebut berpotensi memengaruhi harga minyak, harga transportasi, harga barang, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, rantai perdagangan, pertumbuhan ekonomi, serta ketahanan fiskal dalam menjalankan pembangunan.
Menjawab Harapan Rakyat dan Arah Kebijakan Fiskal
Pada saat yang sama, rakyat masih menaruh harapan besar agar negara hadir dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan, serta meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, penguatan ekonomi kerakyatan juga menjadi prioritas yang diharapkan masyarakat.
Oleh karena itu, Puan meminta politik anggaran pemerintah harus dapat menjaga ketahanan fiskal serta memastikan rakyat tetap mendapatkan jalan menuju kesejahteraannya. “Mendapat pekerjaan, penghasilannya meningkat, mendapatkan pelayanan umum yang berkualitas, merasa aman dan tentram,” ucapnya.
Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan resmi Ketua DPR RI Puan Maharani yang dirilis pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV Tahun 2025/2026.