Liramedia.co.id, PEKANBARU - Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pekanbaru mulai menimbulkan keresahan masyarakat. Kali ini, ada beberapa warga menyampaikan persoalan pola pendataan atas penerima bantuan pemerintah dalam menghadapi bencana non alam pandemi covid-19 kepada aktivis Lumbung Informasi Rakyat (LIRA).

Sebagaimana amanah Presiden LIRA Ollies Datau yang juga politisi Partai Golkar, bahwa kader LIRA se-Indonesia harus membantu masyarakat dan mendukung pemerintah di tengah bangsa menghadapi pandemi covid-19 ini.

Maka dari itu, atas aspirasi warga, DPD LIRA Kota Pekanbaru menelusuri informasi warga atas pola pendataan di arus bawah yang terkesan tidak merata untuk masyarakat yang membutuhkan.  LIRA turun ke tengah masyarakat dan mencari tahu kebenaran atas keluhan masyarakat.

"Kami kunjungi beberapa rumah warga yang menyampaikan aspirasinya," ujar aktivis DPD LIRA Pekanbaru, Zulfadhil Aries didampingi pengurus Titania, Yuli Putriana Roza, Helena Simamora, dan Nurmimi Asmar.

Berawal banyaknya warga korban terimbas pandemi covid-19 ini mengadu, maka LIRA membawa aspirasi tersebut ke Wakil Rakyat di DPRD Kota Pekanbaru dan langsung diterima Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Doni Saputra.  

Dalam kunjungan aktivis LIRA Kota Pekanbaru ini, Ketua Komisi I, Doni Saputra akan menindaklanjuti keluhan atau aspirasi yang diperoleh DPD LIRA Kota Pekanbaru.

"Selain itu, pihak DPRD juga sering mendapatkan pertanyaan soal bantuan masyarakat terkait bencana non alam covid-19, bahkan ditengah situasi daerah dalam masa PSBB," ujar Doni melalui telpon selulernya, Senin (20/04/2020) malam.

Menurutnya, aktivis LIRA Kota Pekanbaru menyampaikan atas program pemerintah dalam membantu masyarakat terdampak covid-19 dinilai tidak merata.

"Masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan tidak terdata," katanya.  

Dalam penetapan PSBB seharusnya pihak Pemkot Pekanbaru sudah siap berbagai hal termasuk antisipasi kebutuhan masyarakat.

"Kasihan, Pemerintah menetapkan PSBB, namun pemerintah belum siap khususnya menyangkut kebutuhan pokok yang sifatnya kemanusiaan," ujar Doni.

"Dampak bencana non alam ini sangat luas dan tidak untuk terkotak pada masyarakat miskin saja. Sekarang kita mengetahui sebagaimana dikatakan Pemkot akan menyiapkan bantuan untuk 40.000 KK yang sampai saat ini masih tahap proses pendataan," papar Doni yang juga dari Fraksi PAN DPRD Kota Pekanbaru.  

Dikatakannya, dari 40.000 KK tadi, paling terdata setiap Rukun Tetangga (RT) di Pekanbaru lebih kurang 5 sampai 7 Kepala Keluarga. Tentu banyak masyarakat terdampak covid-19 yang membutuhkan bantuan tidak terdata.  

Menurutnya, perhitungan PSBB harus dipersiapkan secara matang untuk meminimalisir dampak terhadap warga.

"Masih perlu dihitung cermat supaya meminimalkan dampak terhadap warga terkait penerapan tersebut."  

"Kita lihat seperti di Kota Semarang itu lebih tinggi tingkat positif covid-19 namun pemerintahnya penuh kehati-hatian dalam penetapan PSBB. Atau bercermin ke Kota Bengkulu dimana bantuan pangan sembako dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak membedakan masyarakat miskin atau kaya saat pendataan maupun pembagiannya, tukas Doni mencontohkan."  

Sementara ini di Kota Pekanbaru sudah hari ke tiga atau ke empat penetapan PSBB, dan saat ini bantuan pemerintah masih tahap proses pendataan. Proses pendataan juga banyak komplain warga yang terdampak atau korban dirumahkan tidak terdata.

"Kita berharap Pemkot Pekanbaru segera merealisasikan bantuan kebutuhan masyarakat terdampak bencana non alam ini. Kalau tidak jangan dipaksakan PSBB," ujar Doni sambil menegaskan. (*)