Soroti Ketidakjelasan Mandat, Sejumlah Negara Tolak Gabung Dewan Perdamaian Buatan Donald Trump

Sejumlah negara mulai menyatakan penolakan terhadap undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang baru diluncurkannya. Penolakan ini datang dari negara-negara Eropa hingga Pasifik, di tengah sikap hati-hati sekutu tradisional AS terhadap inisiatif tersebut yang dinilai memiliki ketidakjelasan peran dan potensi tumpang tindih dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Selandia Baru Tolak Bergabung, Soroti Mandat

Terbaru, Selandia Baru memutuskan tidak menerima undangan Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian. Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon, menyampaikan keputusan ini dalam pernyataan resmi pada Jumat, 30 Januari 2026.

Luxon menegaskan bahwa pemerintah Selandia Baru tidak akan bergabung dengan Dewan Perdamaian “dalam bentuknya saat ini” setelah mempertimbangkan secara matang. Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters, menambahkan bahwa sejumlah negara, khususnya dari kawasan Timur Tengah, telah lebih dulu berkontribusi dalam peran Dewan Perdamaian terkait konflik Gaza.

“Sebagai negara pendiri dan pendukung lama PBB, penting bagi kami bahwa kerja Dewan Perdamaian ini bersifat komplementer dan sejalan dengan Piagam PBB,” tulis Peters melalui akun X, dikutip dari Reuters. Ia juga menekankan perlunya kejelasan terkait ruang lingkup kewenangan, peran saat ini, maupun arah ke depan badan baru tersebut.

Kroasia dan Slovakia Ikut Menolak

Sebelumnya, Kroasia juga menyatakan tidak akan bergabung dengan Dewan Perdamaian Trump. Perdana Menteri Kroasia, Andrej Plenkovic, pada Rabu, 28 Januari 2026, mengatakan pemerintahnya menolak undangan tersebut setelah analisis menyeluruh, tanpa membeberkan alasan rinci.

Plenkovic menyebut Kroasia sempat menunggu keselarasan sikap di tingkat Uni Eropa, sembari menilai aspek hukum dan implikasi lain dari pembentukan lembaga tersebut. Presiden Kroasia, Zoran Milanovic, bahkan menilai undangan itu seharusnya ditinjau terlebih dahulu oleh Dewan Keamanan Nasional.

Penolakan serupa datang dari Slovakia. Perdana Menteri Slovakia, Robert Fico, secara terbuka menyarankan negaranya menolak undangan Trump. Menurut Fico, pembentukan Dewan Perdamaian berisiko menciptakan struktur paralel yang dapat melemahkan peran PBB.

“Saya pikir Slovakia seharusnya menolak undangan ini dengan penuh rasa hormat dan tidak melanjutkannya,” ujar Fico dalam konferensi pers, Selasa, 27 Januari 2026, sebagaimana dilansir AFP.

Inisiatif Dewan Perdamaian Trump dan Kekhawatiran Sekutu

Dewan Perdamaian Trump pertama kali diperkenalkan pekan lalu dalam ajang World Economic Forum di Davos, Swiss. Awalnya, lembaga ini dirancang untuk memperkuat gencatan senjata yang rapuh di Gaza, namun Trump menyebut Dewan Perdamaian dapat memiliki peran global yang lebih luas dan melibatkan berbagai kekuatan dunia.

Sebanyak 19 negara menandatangani piagam pendirian lembaga tersebut, termasuk negara-negara Timur Tengah seperti Turkiye, Mesir, Arab Saudi, dan Qatar, serta negara berkembang termasuk Indonesia. Meski demikian, banyak negara Barat dan sekutu utama AS seperti Perancis dan Inggris telah menyampaikan keraguan dan bersikap lebih berhati-hati.

Kekhawatiran muncul bahwa badan tersebut dapat menjadi pesaing baru bagi PBB dalam urusan perdamaian dan resolusi konflik global, mengingat piagam Dewan Perdamaian dinilai tidak membatasi perannya hanya pada wilayah Palestina.

Informasi lengkap mengenai inisiatif Dewan Perdamaian ini disampaikan melalui pernyataan resmi dari kantor Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan laporan media internasional seperti Reuters dan AFP.