TikTok Perbarui Kebijakan Privasi, Pengguna AS Soroti Pengumpulan Data Sensitif dan Ramai Tinggalkan Platform
Ribuan pengguna TikTok di Amerika Serikat (AS) dilaporkan berbondong-bondong menghapus akun mereka menyusul pemberlakuan kebijakan baru aplikasi tersebut. Gelombang penghapusan akun ini dipicu oleh kekhawatiran akan privasi data dan transparansi kebijakan yang dinilai kurang memadai oleh para pengguna, terutama setelah pembaruan ketentuan layanan pada 23 Januari 2026.
Eksodus Pengguna TikTok di AS dan Seruan di Media Sosial
Fenomena penghapusan akun TikTok secara massal ini ramai disuarakan di berbagai platform media sosial, khususnya Threads. Banyak pengguna secara terbuka menyatakan keputusan mereka untuk meninggalkan aplikasi karena merasa tidak lagi aman atau nyaman dengan perubahan yang ada.
Salah satu pengguna Threads, @bookwormshayhudr, menulis, “Saya menghapus akun TikTok saya. Saya tidak merasa itu bijak, juga tidak aman untuk tetap menggunakannya. Itu perjalanan yang menyenangkan, tapi bukan seperti ini.” Senada, pengguna @awesomelybrie membagikan tangkapan layar pemberitahuan pembaruan ketentuan layanan dan kebijakan TikTok, seraya berkomentar, “Ini resmi. TikTok telah berpindah kepemilikan ke entitas korporasi AS. Jangan klik Setuju. Tutup aplikasinya. Ini akhir dari era itu.”
Nada yang lebih tegas datang dari @barrettpall, yang mendesak pengguna lain untuk segera menghapus aplikasi. “HAPUS TIKTOK. Kaki tangan Trump secara resmi telah membeli TikTok. Teman-teman, tidak sepadan untuk tetap berada di sana,” tulisnya, seperti dikutip dari Newsweek. Ketidaknyamanan ini bukan tanpa dasar. Lembaga riset pasar Sensor Tower mencatat, rata-rata harian pengguna AS yang menghapus aplikasi TikTok meningkat hampir 150 persen selama lima hari sejak kebijakan baru berlaku, dibandingkan dengan tiga bulan sebelumnya.
Kebijakan Baru TikTok dan Pembentukan Entitas Khusus
Pemicu utama gelombang penghapusan akun ini adalah kebijakan baru yang diterapkan TikTok di AS. Dalam rangka mematuhi Perintah Eksekutif yang ditandatangani Donald Trump pada September 2025, TikTok membentuk entitas anyar bernama TikTok USDS Joint Venture LLC.
Dalam pembaruan yang diunggah pada 23 Januari 2026, TikTok menjelaskan bahwa entitas baru ini dibentuk untuk memastikan lebih dari 200 juta warga dan 7,5 juta pelaku bisnis di AS tetap dapat menggunakan aplikasi dengan pengamanan keamanan nasional yang diperketat. TikTok menyatakan akan beroperasi di bawah pengamanan yang mencakup perlindungan data pengguna, keamanan algoritma, moderasi konten, serta jaminan perangkat lunak bagi pengguna di Amerika.
“Mengamankan data pengguna AS, aplikasi, serta algoritma melalui langkah-langkah privasi data dan keamanan siber yang menyeluruh,” tulis TikTok dalam pernyataan resminya. Perusahaan patungan yang mayoritas dimiliki oleh pihak AS itu juga menegaskan komitmen mereka dalam menjaga ekosistem konten dengan kebijakan yang lebih kuat, praktik moderasi yang ditingkatkan, serta laporan transparansi platform.
Kekhawatiran Pengguna Terhadap Pengumpulan Data Sensitif
Meskipun diklaim memperkuat pengamanan data, pembaruan kebijakan ini justru memicu reaksi negatif dari sebagian pengguna. Menurut laporan outlet media TIME, banyak pengguna TikTok di AS mengaku mendapati pembaruan ketentuan layanan dan kebijakan privasi baru saat membuka aplikasi pada Kamis pekan lalu, yang langsung berlaku tanpa opsi untuk menolak.
Pengguna hanya diberi pilihan untuk menyetujui kebijakan baru atau berhenti menggunakan aplikasi. Pilihan inilah yang mendorong sebagian pengguna untuk mengambil langkah ekstrem, yakni menghapus akun dan aplikasi TikTok sepenuhnya, sebagai cara paling aman di tengah perubahan kebijakan yang dinilai kurang transparan.
Kekhawatiran pengguna semakin menguat setelah mencermati bagian rincian aturan (fine print) dalam kebijakan privasi terbaru TikTok. Pada bagian tersebut, TikTok menyatakan dapat mengumpulkan lebih banyak data penggunanya, termasuk informasi lokasi, baik berupa perkiraan maupun lokasi presisi, apabila pengguna mengaktifkan layanan lokasi di dalam aplikasi.
Selain itu, kebijakan privasi terbaru TikTok juga menyebut kemungkinan pengolahan informasi sensitif lainnya, yang mencakup status kewarganegaraan, orientasi seksual, serta informasi terkait identitas gender pengguna. Ketentuan ini disebut berbeda dari kebijakan TikTok sebelumnya, yang secara tegas menyatakan tidak mengumpulkan informasi apapun, termasuk data lokasi hingga hal sensitif penggunanya.
Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan resmi TikTok yang dirilis pada 23 Januari 2026, serta laporan dari lembaga riset Sensor Tower dan outlet media seperti Newsweek dan TIME.