Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menetapkan status siaga satu dan menggelar apel bersama di Monas, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 7 Maret 2026. Langkah ini dinilai sebagai penegasan kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menghadapi kondisi darurat di tengah dinamika geopolitik global yang memanas.
Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas, menyatakan bahwa penetapan status siaga satu yang diikuti apel khusus di Monas ingin memberi pesan bahwa TNI sudah bersiap menghadapi situasi kedaruratan. Pemerintah berharap masyarakat tetap tenang dan bijak menyikapi eskalasi konflik di Timur Tengah, serta tidak melakukan panic buying bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.
Konsolidasi Kekuatan dan Langkah Preventif
Anton Aliabbas menilai perintah siaga satu merupakan bentuk konsolidasi awal kekuatan dalam mencermati dinamika geopolitik di Timur Tengah. Menurutnya, konsolidasi tetap diperlukan meski situasi nasional belum dalam kondisi genting. Penetapan status ini juga merupakan langkah preventif agar TNI tidak “kecolongan” dalam merespons perkembangan situasi yang dapat berdampak hingga ke dalam negeri.
Perintah siaga tingkat 1 bagi seluruh jajaran TNI ini tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang ditandatangani oleh Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026. Status siaga tingkat 1 tersebut berlaku sejak 1 Maret 2026 hingga waktu yang belum ditentukan, menginstruksikan semua satuan TNI untuk meningkatkan kesiapsiagaan operasional.
Potensi Dampak Konflik Global ke Indonesia
Dinamika keamanan global berkembang sangat cepat, dan sejumlah analis memprediksi potensi krisis global akan meningkat jika perang berlangsung lebih dari empat bulan. Kondisi ini dapat terjadi karena terganggunya rantai pasok dan melonjaknya harga minyak dunia, yang berpotensi menaikkan harga BBM dan sejumlah barang di dalam negeri, sehingga memengaruhi stabilitas domestik.
Anton Aliabbas menyoroti bahwa Indonesia sempat mengalami dinamika nasional yang cukup tinggi pada pertengahan 2025 lalu. Oleh karena itu, langkah peningkatan kesiapsiagaan diperlukan untuk mengantisipasi potensi meluasnya konflik hingga ke kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, mengingat dua titik rawan saat ini adalah Laut China Selatan dan Selat Taiwan.
“Sekalipun kita bukan pihak yang terlibat, kemungkinan mengalami dampak kolateral menjadi terbuka. Terlebih wilayah perairan Indonesia memiliki empat dari 10 chokepoint yang ada di dunia,” tegas Anton. Ia menambahkan, pengalaman konflik di Timur Tengah menunjukkan bahwa serangan dapat meluas ke negara sekitar yang memiliki fasilitas militer milik atau yang digunakan pihak yang bertikai. “Dengan demikian, wilayah Indonesia menjadi tidak imun terhadap serangan militer, apabila konflik bersenjata terjadi di kawasan,” ujarnya.
Selain itu, wilayah Indonesia juga berada dalam jangkauan rudal jelajah yang dimiliki sejumlah negara di kawasan, seperti Australia, Korea Utara, dan Tiongkok. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga kerap mengambil kebijakan atau sikap yang tidak terduga, menambah kompleksitas dinamika global.
Penguatan Kerja Sama Regional
Dalam konteks ini, Anton Aliabbas menyebut penguatan kerja sama regional, seperti melalui ASEAN, menjadi penting. Peneguhan komitmen kawasan sebagai wilayah yang damai, bebas, dan netral (Zone of Peace, Freedom, and Neutrality/ZOPFAN) perlu diperkuat di tengah dinamika keamanan yang tidak menentu.
Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas, kepada Kompas.com pada Senin, 9 Maret 2026.