Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengunggah momen kebersamaan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melalui akun media sosial pribadinya. Unggahan tersebut menandai berakhirnya silang pendapat antara kedua menteri terkait anggaran pengadaan kapal yang sempat mencuat ke publik dalam beberapa hari terakhir.
Melalui keterangan di akun Instagram @swtrenggono pada Rabu (11/2/2026), Trenggono meminta agar persoalan tersebut tidak diperpanjang. Ia menekankan bahwa saat ini seluruh pihak harus kembali fokus pada tugas masing-masing untuk menjalankan program pemerintah.
“That’s all Folks, back to work ya,” tulis Trenggono dalam unggahan yang menyertakan dua foto tersebut.
Klarifikasi Lewat Unggahan Media Sosial
Dalam unggahan tersebut, Trenggono menampilkan dua foto sebagai bentuk klarifikasi. Foto pertama merupakan tangkapan layar pemberitaan yang memuat pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai pengakuan adanya kesalahan data. Sementara itu, foto kedua memperlihatkan Trenggono dan Purbaya duduk semeja dalam sebuah acara resmi.
Perselisihan ini bermula saat Purbaya menyatakan keheranannya terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai belum melakukan pemesanan kapal ke industri galangan dalam negeri. Padahal, menurut Purbaya saat itu, Kementerian Keuangan telah mengucurkan anggaran pengadaan kapal untuk KKP.
Kronologi Perdebatan Anggaran Kapal
Pernyataan awal Purbaya disampaikan dalam acara diskusi yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Trenggono sempat memberikan respons tegas melalui media sosial dan meminta Purbaya melakukan pengecekan internal di Kementerian Keuangan.
Trenggono menjelaskan bahwa proyek pembangunan kapal tersebut sebenarnya didanai melalui skema kredit dari Inggris, bukan murni anggaran domestik yang langsung tersedia. Indonesia memang direncanakan membangun 1.500 kapal ikan melalui kerja sama dengan pemerintah Inggris.
“Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK,” tegas Trenggono dalam pernyataan sebelumnya.
Respons Menteri Keuangan Terkait Data Anggaran
Menanggapi sindiran tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya memberikan klarifikasi usai melakukan rapat bersama pimpinan DPR di Senayan. Ia mengakui adanya kemungkinan kesalahan data yang diterimanya, namun ia menekankan bahwa setiap pinjaman luar negeri tetap harus melalui mekanisme di Kementerian Keuangan.
Purbaya juga telah melakukan pengecekan ulang dan membenarkan bahwa anggaran tersebut memang belum dikucurkan. Meski demikian, ia berpendapat bahwa proses pemesanan kapal seharusnya bisa dimulai lebih awal tanpa harus menunggu kucuran dana jika perencanaan sudah matang.
Informasi mengenai penyelesaian silang pendapat ini dirangkum berdasarkan pernyataan resmi kedua menteri melalui akun media sosial dan keterangan pers yang disampaikan kepada media pada Rabu, 11 Februari 2026.