Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, yang akrab disapa Rerie, menekankan urgensi pemenuhan layanan publik yang lebih inklusif. Hal ini menjadi langkah antisipatif terhadap potensi peningkatan jumlah penyandang disabilitas di masa mendatang.
“Langkah-langkah antisipatif sangat diperlukan dalam upaya menghadirkan layanan publik di sektor kesehatan, transportasi, dan sarana umum lainnya yang lebih inklusif, menghadapi peningkatan jumlah penyandang disabilitas yang diperkirakan meningkat,” ujar Rerie dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 24 Februari 2026.
Data Peningkatan Jumlah Penyandang Disabilitas
Rerie menyoroti sejumlah data yang menunjukkan peningkatan populasi penyandang disabilitas di Indonesia. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Agustus 2025 mencatat sekitar 15,2 juta jiwa penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas.
Selain itu, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) mengindikasikan lebih dari 1 juta anak usia 5-17 tahun hidup dengan disabilitas, dengan proporsi terbesar pada disabilitas intelektual dan mental. Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) juga mencatat usia harapan hidup orang Indonesia saat ini mencapai 73-74 tahun, namun usia harapan hidup sehat masih terpaut sekitar 11-12 tahun di bawah angka tersebut.
“Artinya, cukup banyak masyarakat yang menjalani masa lanjut usia dalam kondisi kesehatan yang menurun yang berpotensi mengalami disabilitas,” jelas Rerie. Ia menegaskan bahwa catatan-catatan tersebut harus menjadi perhatian serius semua pihak terkait untuk menyiapkan langkah nyata dalam mempersiapkan layanan publik yang mampu diakses para penyandang disabilitas.
Tantangan dan Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor
Upaya penyiapan layanan publik yang lebih inklusif di Tanah Air, menurut Rerie, melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, membangun kolaborasi yang kuat sejak dini antarpihak terkait sangat penting.
Sebagai contoh, Rerie mengutip catatan Kemenkes yang menunjukkan bahwa hingga tahun 2025, dari lebih dari 10.300 Puskesmas yang tersebar di Indonesia, hanya sekitar 4,4% yang ramah disabilitas. Angka ini menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Dorongan untuk Layanan Publik Berkualitas dan Berdaya Saing
Rerie berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah memiliki kepedulian yang sama dalam upaya memberikan layanan publik yang mudah diakses setiap warganya, termasuk penyandang disabilitas.
“Saya mendorong agar layanan publik yang lebih inklusif dapat segera diwujudkan, sehingga setiap anak bangsa mendapatkan layanan publik yang berkualitas, demi terwujudnya generasi penerus bangsa yang sehat dan berdaya saing di masa depan,” pungkasnya.
Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan resmi Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat yang dirilis pada Selasa, 24 Februari 2026.