Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa sekitar 2.000 jemaah umrah sempat tertahan atau telantar saat proses kepulangan dari Tanah Suci ke Indonesia. Kendala ini disebabkan oleh penerbangan transit dari Arab Saudi ke negara-negara Timur Tengah lain yang terdampak konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Pernyataan ini disampaikan Dahnil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 11 Maret 2026.
Kendala Kepulangan Jemaah Umrah Akibat Konflik Regional
Dahnil menjelaskan bahwa data pasti mengenai jumlah jemaah yang terjebak masih terus diperbarui, namun perkiraan terakhir menunjukkan angka sekitar 2.000 orang. “Yang sempat terjebak itu saya enggak tahu persis datanya belum ada update. Tapi terakhir sudah kembali, karena ada stranded kan, terdampar. Itu ada sekitar 2.000-an yang berangkat,” ujarnya.
Ia menambahkan, kendala serupa tidak dialami oleh jemaah yang menggunakan penerbangan langsung (direct) dari Arab Saudi ke Indonesia. Jemaah yang transit menghadapi tantangan harga tiket yang melonjak. “Kalau ada pesawat direct itu biasanya bisa langsung. Nah, (kalau) transit kemudian harga tiketnya mahal, akhirnya mereka terpaksa banyak yang terhenti sementara di sana untuk mencari tiket yang bisa dijangkau,” kata Dahnil.
Saat ini, tercatat ada sekitar 43.000 jemaah umrah yang sedang menjalankan ibadah di Mekkah dan Madinah.
Pemerintah Siapkan Berbagai Skenario untuk Penyelenggaraan Haji 2026
Menyikapi kondisi geopolitik di Timur Tengah, pemerintah tengah menyusun berbagai upaya dan skenario untuk penyelenggaraan ibadah haji yang dijadwalkan dimulai pada April mendatang. Dahnil menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan konflik guna merumuskan langkah-langkah terbaik.
Jika tidak ada kendala signifikan dan eskalasi konflik menurun, kloter pertama keberangkatan haji direncanakan pada 22 April 2026. “Apabila tidak ada perubahan skenario atau eskalasi konflik menurun dan hal itu menjamin keselamatan warga negara Indonesia yang berangkat haji, maka pada tanggal 22 April akan menjadi keberangkatan kloter pertama. Namun, arahan Presiden jelas, semua kondisi dan semua skenario harus disiapkan,” jelas Dahnil.
Beberapa skenario yang disiapkan meliputi pemilihan rute penerbangan yang lebih aman serta opsi penundaan keberangkatan. Opsi penundaan akan dipertimbangkan jika situasi dinilai berpotensi membahayakan jemaah. “Misalnya jika situasi membahayakan keselamatan, maka skenario penundaan bisa saja muncul. Apabila keselamatan warga negara kita terancam, kami akan membicarakannya dengan DPR dan menyesuaikan dengan arahan Presiden,” tambahnya.
Pemerintah juga terus menjalin koordinasi intensif lintas kementerian untuk memastikan penyelenggaraan haji berjalan aman. “Kami juga akan membahas berbagai skenario dengan DPR apabila konflik menunjukkan tanda-tanda yang dapat membahayakan jemaah haji kita,” pungkas Dahnil.
Informasi lengkap mengenai kendala jemaah umrah dan persiapan haji ini disampaikan melalui pernyataan resmi Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak pada Rabu, 11 Maret 2026.