Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menerima audiensi tujuh kepala daerah di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, pada Senin (23/02/2026). Pertemuan ini membahas percepatan program Sekolah Rakyat, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan. Wamensos juga menegaskan peran vital dinas sosial sebagai ujung tombak dalam pemutakhiran data.
Prioritas Percepatan Program Sekolah Rakyat
Tujuh kepala daerah yang hadir berasal dari Buton Selatan, Buton Utara, Konawe Utara, Konawe, Wakatobi, Kolaka Timur, dan Jayawijaya. Masing-masing pemerintah daerah menyampaikan kondisi terkini dan kesiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Beberapa daerah melaporkan bahwa lahan masih dalam proses sertifikasi dan pematangan, serta membutuhkan dukungan percepatan administrasi.
Menanggapi hal tersebut, Agus Jabo Priyono menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk memutus transmisi kemiskinan melalui jalur pendidikan. “Sekolah Rakyat ini perintah Presiden Prabowo untuk memutus transmisi kemiskinan lewat pendidikan. Karena itu daerah yang lahannya siap dan clear tentu bisa lebih cepat diproses,” ujar Agus Jabo dalam keterangan tertulisnya.
Agus Jabo menegaskan bahwa lahan yang diusulkan harus berstatus definitif, tidak bermasalah, dan milik pemerintah daerah. “Tanahnya harus milik Pemda, tidak sengketa, dan siap secara teknis supaya tidak muncul masalah setelah dibangun,” tambahnya. Kesiapan daerah tidak hanya mencakup ketersediaan lahan, tetapi juga kelengkapan dokumen dan komitmen pemerintah daerah.
Persyaratan lahan Sekolah Rakyat meliputi luas minimal 5-10 hektare, berstatus milik pemerintah daerah yang dibuktikan dengan sertifikat, disertai surat usulan kepala daerah, pematangan lahan melalui APBD, serta lolos survei teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Pemutakhiran Data Sosial dan Reaktivasi PBI Jaminan Kesehatan
Selain Sekolah Rakyat, sejumlah kepala daerah juga menyampaikan persoalan penonaktifan peserta PBI Jaminan Kesehatan di wilayah masing-masing. Agus Jabo menjelaskan bahwa kepesertaan yang dinonaktifkan masih dapat diusulkan kembali, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan.
“Reaktivasi itu pada prinsipnya bisa dilakukan sepanjang datanya memang sesuai. Daerah bisa mengusulkan melalui dinas sosial atau desa, nanti diproses karena kita memang diperintahkan Presiden untuk memuliakan rakyat miskin,” tutur Agus Jabo.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos, Joko Widiarto, menambahkan bahwa proses reaktivasi kepesertaan PBI kini dapat dilakukan lebih cepat melalui sistem terintegrasi. “Reaktivasi sekarang bisa dilakukan sampai tingkat desa. Jadi masyarakat tidak harus jauh ke kabupaten. Prosesnya satu hari atau paling lama dua hari setelah pengajuan kalau datanya sudah sesuai,” jelas Joko.
Peran Krusial Dinas Sosial sebagai Ujung Tombak Data
Agus Jabo menekankan bahwa pemutakhiran data sosial merupakan mandat nasional yang harus digerakkan dari daerah, dengan dinas sosial sebagai ujung tombak. “Mulai sekarang dinas sosial harus aktif. Pemutakhiran data itu asalnya dari bawah, dan harus diketahui kepala daerah. Kalau datanya mutakhir, bantuan sosial dan jaminan kesehatan pasti lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Joko Widiarto juga menjelaskan bahwa pemutakhiran DTSEN sangat bergantung pada keaktifan pemerintah daerah hingga tingkat desa. “Desil itu seluruh keluarga di Indonesia dibagi sepuluh berdasarkan tingkat kesejahteraan. Jadi kalau ada warga belum masuk desil, biasanya karena belum terdata. Solusinya daerah aktif memutakhirkan data,” paparnya.
Wamensos Agus Jabo Priyono didampingi oleh Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Faisal, Kepala Pusat Data dan Informasi Joko Widiarto, jajaran tenaga ahli menteri, serta Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat. “Mari kita gunakan jabatan kita untuk membela kepentingan rakyat,” pungkas Agus Jabo.
Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan resmi Kementerian Sosial yang dirilis pada Senin, 23 Februari 2026.