Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyatakan dukungan penuh terhadap program AI Ready ASEAN. Program ini diperkuat melalui kolaborasi antara ASEAN Foundation dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) untuk mendorong pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) yang aman dan beretika.
Gibran menegaskan bahwa pelatihan ini mencerminkan sinergi antarpihak dalam menghadapi perkembangan teknologi. “Pemerintah menyambut baik berbagai inisiatif dan kerja sama lintas sektor, seperti yang dilakukan ASEAN Foundation bersama Polda Jawa Tengah dalam memberikan pelatihan teknis kecerdasan artifisial (AI) bagi siswa serta pelatihan AI bagi para trainer. Kolaborasi ini mencerminkan sinergi dalam mendorong pemanfaatan teknologi, termasuk AI, secara aman, adaptif, dan beretika,” kata Gibran dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).
Sinergi Lintas Sektor dan Etika AI
Kerja sama ini akan menghadirkan rangkaian In-depth Training AI, kampanye Raising Awareness of AI, serta Training of Trainers (ToT) yang dijadwalkan berlangsung pada Februari hingga April 2026 di sejumlah wilayah Jawa Tengah. Dukungan terhadap program ini juga diwujudkan melalui fasilitasi penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara ASEAN Foundation dan Polda Jateng yang digelar di Kantor Sekretariat Wapres, Jakarta Pusat, Jumat (13/02).
Penandatanganan MoU tersebut difasilitasi oleh Staf Khusus Wapres Achmad Aditya. Dalam sambutannya, Achmad Aditya menilai kolaborasi ini sebagai terobosan yang patut diapresiasi. Menurutnya, keterlibatan aparat penegak hukum dalam program literasi AI menunjukkan pendekatan yang komprehensif dalam menghadapi percepatan perkembangan teknologi.
“Yang dilakukan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Mungkin orang tidak terpikir, kok bisa bekerja sama dengan kepolisian. Namun justru ini langkah penting, tidak hanya membahas substansi AI, tetapi juga etikanya. Pemanfaatan AI bisa berkembang sangat cepat, sehingga pemahaman yang benar menjadi kunci,” ujar Achmad Aditya.
Executive Director ASEAN Foundation, Piti Srisangnam, turut menekankan potensi besar Indonesia dalam pengembangan ekonomi digital di kawasan. Namun, ia mengingatkan bahwa percepatan adopsi teknologi harus diiringi peningkatan literasi dan pemahaman etis di masyarakat.
“Indonesia merupakan salah satu negara di ASEAN dengan potensi digital yang besar. Pemanfaatan AI dapat menjadi pendorong produktivitas, daya saing, dan pembangunan. Namun manfaat tersebut hanya optimal jika diiringi literasi dan pemahaman yang memadai. Melalui Program AI Ready ASEAN, kami berupaya membekali masyarakat dengan keterampilan dan pemahaman etis agar AI dimanfaatkan secara bertanggung jawab untuk mendorong pembangunan yang inklusif,” jelas Piti Srisangnam.
Komitmen Polda Jateng dan Target Program
Dari jajaran Polda Jateng, Kepala Biro Operasi Polda Jateng Basya Radyananda, yang mewakili Kapolda Ribut Hari Wibowo, menegaskan bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman ini bukan sekadar formalitas administratif. Ia menyebut kerja sama tersebut sebagai wujud komitmen moral dan kelembagaan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di era digital.
“Kami percaya niat baik yang dipandu tata kelola yang rapi, koordinasi yang kuat, serta evaluasi yang jujur akan menghasilkan dampak besar. Mari jadikan kerja sama ini sebagai contoh bahwa keamanan, pendidikan, dan teknologi dapat berjalan beriringan untuk membangun masyarakat Jawa Tengah yang semakin cerdas, tangguh, dan beradab di ruang digital,” kata Basya Radyananda.
Pelaksanaan program ini mencakup In-depth Training AI yang ditargetkan menjangkau sekitar 8.000 peserta, terdiri atas pemuda dan orang tua di enam karesidenan di Jawa Tengah, yakni Semarang, Pati, Pekalongan, Banyumas, Kedu, dan Surakarta. Untuk memperluas jangkauan edukasi, program ini juga dilengkapi kampanye Raising Awareness of AI yang ditargetkan menjangkau lebih dari 140.000 penerima manfaat, termasuk siswa, mahasiswa, komunitas, dan masyarakat umum.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Kabid Hukum Polda Jateng Jansen Sitohang, Head of Communications of the ASEAN Foundation Anthoni Octaviano, serta Ketua Presidium MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) Septiaji Eko Nugroho.
Informasi lengkap mengenai program ini disampaikan melalui pernyataan resmi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan para pihak terkait pada Senin, 23 Februari 2026.