Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah memperkuat sistem perlindungan sosial agar lebih inklusif bagi pekerja informal dan pelaku UMKM. Langkah ini diambil untuk melindungi kelompok rentan dari gejolak ekonomi melalui jaminan sosial yang lebih adaptif dan komprehensif.
Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki sistem jaminan sosial yang mencakup berbagai risiko. Perlindungan tersebut meliputi jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, hingga jaminan kehilangan pekerjaan.
Haryo menyebut skema ini dirancang sebagai jaring pengaman penting bagi seluruh kategori pekerja. “Skema ini menjadi jaring pengaman penting untuk melindungi pekerja dari berbagai risiko sosial dan ekonomi, dan dirancang untuk menjangkau seluruh kategori pekerja, baik formal maupun informal,” ujarnya pada Selasa (17/2/2026).
Fokus Literasi dan Fleksibilitas Kepesertaan
Pemerintah memprioritaskan peningkatan literasi masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemahaman yang baik terhadap manfaat perlindungan diharapkan mampu mendorong partisipasi pekerja secara luas serta meningkatkan kesadaran akan perlindungan jangka panjang.
Selain literasi, pemerintah memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui skema yang lebih fleksibel bagi pekerja informal dan UMKM. Upaya ini mencakup penyederhanaan proses pendaftaran agar layanan jaminan sosial semakin mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Digitalisasi dan Integrasi Data
Digitalisasi layanan menjadi prioritas utama untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi sistem perlindungan sosial. Integrasi data lintas kementerian dan lembaga diharapkan dapat memperkuat ketepatan sasaran program sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta.
Haryo menegaskan bahwa digitalisasi akan memperbaiki efisiensi administrasi dan akurasi kepesertaan. Langkah ini memastikan bahwa perlindungan sosial yang diberikan pemerintah benar-benar tepat sasaran bagi mereka yang membutuhkan.
Evaluasi Pembiayaan dan Keberlanjutan
Pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan pembiayaan untuk menjaga keberlanjutan sistem jaminan sosial. Evaluasi ini penting untuk menyeimbangkan antara manfaat yang diterima peserta, besaran iuran, dan ketahanan sistem dalam jangka panjang.
Penguatan sistem perlindungan sosial ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan sistem yang inklusif, pemerintah berharap pekerja sektor informal memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik di tengah dinamika global.
Informasi lengkap mengenai penguatan perlindungan sosial ini disampaikan melalui pernyataan resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dirilis pada Selasa, 17 Februari 2026.