Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah mencermati perkembangan penutupan sementara sebagian Selat Hormuz oleh Iran. Jalur strategis di mulut Teluk Persia ini merupakan rute krusial yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.
Dampak Terhadap Biaya Impor Energi
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan bahwa pemerintah saat ini masih dalam posisi wait and see. Menurutnya, dampak terhadap Indonesia akan sangat bergantung pada durasi dan skala gangguan distribusi energi di kawasan tersebut.
Haryo menjelaskan bahwa penutupan yang bersifat permanen atau berkepanjangan berpotensi meningkatkan biaya dan waktu impor energi nasional. Kapal pengangkut kemungkinan besar harus mencari rute alternatif yang lebih jauh, sehingga memicu kenaikan ongkos logistik.
“Jika ditutup permanen atau lebih lama maka pengiriman impor energi memang akan lebih mahal dan lebih lama,” ujar Haryo pada Kamis (19/2/2026).
Latihan Militer dan Uji Coba Rudal Iran
Penutupan sebagian Selat Hormuz ini dilaporkan sebagai bagian dari latihan keamanan maritim bertajuk Smart Control of the Strait of Hormuz. Berdasarkan laporan media lokal, otoritas Iran telah memberikan peringatan radio kepada para pelaut mengenai adanya aktivitas tembakan permukaan langsung.
Kantor berita Tasnim melaporkan adanya uji coba rudal yang diluncurkan dari daratan sepanjang pantai Iran pada Selasa (17/2/2026). Target uji coba tersebut berada di wilayah Selat Hormuz, yang memicu kekhawatiran akan stabilitas jalur perdagangan internasional.
Peringatan Eskalasi dari Amerika Serikat
Komando Pusat Militer Amerika Serikat (CENTCOM) memberikan peringatan keras terkait aktivitas militer tersebut. Pihak AS menilai tindakan tersebut tidak profesional dan meningkatkan risiko destabilisasi di kawasan Teluk.
- Risiko tabrakan antar kapal komersial dan militer.
- Potensi eskalasi konflik bersenjata di jalur perdagangan.
- Gangguan keamanan bagi mitra regional di sekitar Teluk Persia.
Pemerintah berharap tensi geopolitik segera mereda agar tekanan terhadap ekonomi global dan domestik tidak berlanjut. Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 19 Februari 2026.