Negara-negara mitra dagang Amerika Serikat (AS) di Asia mulai menghitung dampak terbaru kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump. Situasi ini muncul setelah Mahkamah Agung AS membatalkan sejumlah tarif besar yang selama ini menjadi dasar perang dagang global. Namun, hanya beberapa jam setelah putusan itu, Trump menyatakan akan mengenakan bea masuk baru sebesar 10 persen terhadap seluruh impor AS dari semua negara.
Putusan Mahkamah Agung dan Respons Trump
Dikutip dari Reuters pada Minggu, 22 Februari 2026, putusan Mahkamah Agung menganulir sejumlah tarif impor yang diberlakukan pemerintahan Trump terhadap negara-negara eksportir utama Asia, mulai dari China, Korea Selatan, Jepang, hingga Taiwan. Taiwan sendiri merupakan produsen chip terbesar di dunia sekaligus pemain penting dalam rantai pasok teknologi global.
Putusan pada Jumat itu hanya menyasar tarif yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (International Emergency Economic Powers Act/IEEPA), yang diperuntukkan bagi kondisi darurat nasional. Pemantau kebijakan perdagangan Global Trade Alert memperkirakan putusan tersebut memangkas rata-rata tarif tertimbang perdagangan AS hampir setengahnya, dari 15,4 persen menjadi 8,3 persen.
Bagi negara dengan tarif tinggi seperti China, Brasil, dan India, pemangkasan mencapai dua digit persentase, meskipun level tarifnya masih tergolong tinggi. Sebelum putusan Mahkamah Agung, kebijakan tarif Trump telah menekan hubungan diplomatik Washington dengan berbagai negara Asia, terutama ekonomi yang bergantung pada ekspor dan terintegrasi dalam rantai pasok menuju pasar AS.
Meski demikian, situasi belum sepenuhnya mereda. Trump menyatakan kebijakan tarif global baru sebesar 10 persen tersebut akan berlaku mulai Selasa selama 150 hari awal dan didasarkan pada undang-undang yang berbeda. Analis menilai langkah ini berpotensi memicu kebijakan lanjutan dan memperpanjang ketidakpastian bagi pelaku usaha serta investor.
Reaksi Negara-negara Asia
Jepang dan China Cermati Situasi
Menanggapi perkembangan tersebut, Jepang menyatakan akan berhati-hati. Seorang juru bicara pemerintah mengatakan Tokyo akan “mencermati dengan saksama isi putusan ini dan respons pemerintahan Trump, serta merespons secara tepat.”
Sementara itu, China yang tengah bersiap menjadi tuan rumah kunjungan Trump pada akhir Maret, belum menyampaikan komentar resmi maupun langkah balasan. Hal ini karena negara tersebut sedang menjalani masa libur panjang. Meski demikian, seorang pejabat senior keuangan di Hong Kong yang diperintah China menggambarkan situasi di AS sebagai “kekacauan”.
Hong Kong Soroti Stabilitas Kebijakan
Sekretaris Jasa Keuangan dan Perbendaharaan Hong Kong, Christopher Hui, menilai tarif baru Trump justru menegaskan “keunggulan perdagangan unik” Hong Kong. “Ini menunjukkan stabilitas kebijakan Hong Kong dan kepastian kami … ini menunjukkan kepada investor global pentingnya prediktabilitas,” ujar Hui dalam konferensi pers pada Sabtu saat ditanya mengenai dampak tarif baru AS terhadap ekonomi kota tersebut.
Hong Kong berstatus sebagai wilayah pabean terpisah dari China daratan. Status ini melindunginya dari paparan langsung tarif AS yang menyasar barang-barang asal China. Ketika Washington mengenakan tarif pada ekspor China daratan, produk buatan Hong Kong umumnya dikenakan tarif lebih rendah. Kondisi ini memungkinkan Hong Kong menjaga arus perdagangan meski ketegangan AS-China meningkat.
Taiwan Pantau Implementasi Kesepakatan
Di Taiwan, pemerintah menyatakan terus memantau perkembangan terbaru. Pemerintah AS disebut belum menentukan secara penuh mekanisme implementasi kesepakatan dagang dengan sejumlah negara. “Meski dampak awal terhadap Taiwan tampak terbatas, pemerintah akan terus memantau perkembangan dan menjaga komunikasi erat dengan AS untuk memahami rincian implementasi serta merespons secara tepat,” demikian pernyataan kabinet.
Taiwan sebelumnya telah menandatangani dua kesepakatan terbaru dengan AS. Pertama, Nota Kesepahaman bulan lalu yang berkomitmen pada investasi sebesar 250 miliar dollar AS. Kedua, kesepakatan yang diteken bulan ini untuk menurunkan tarif timbal balik.
Dampak Ekonomi dan Potensi Kebingungan Baru
Meski putusan Mahkamah Agung membatalkan sebagian tarif agresif Trump, analis menilai dampaknya terhadap ekonomi global mungkin terbatas. Mereka memperingatkan kemungkinan munculnya kebingungan baru apabila Trump mencari dasar hukum lain untuk tetap memberlakukan tarif.
Di Thailand, Kepala Kantor Kebijakan dan Strategi Perdagangan Nantapong Chiralerspong menilai situasi ini bahkan bisa menguntungkan ekspor negaranya. Ketidakpastian mendorong gelombang baru “front loading”, yakni percepatan pengiriman barang ke AS karena kekhawatiran tarif akan kembali naik.
Sementara itu, dalam laporan korporasi, perusahaan-perusahaan di kawasan Asia-Pasifik melaporkan tekanan keuangan, pergeseran rantai pasok, hingga penarikan bisnis seiring eskalasi tarif sepanjang 2025 hingga awal 2026.
Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui laporan Reuters yang dirilis pada Minggu, 22 Februari 2026.