Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, melakukan pertemuan strategis dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Taufiq F. Al-Rabiah, di Jeddah pada 16–17 Februari 2026. Pertemuan bilateral ini difokuskan pada penguatan koordinasi operasional dan penyelarasan kebijakan teknis untuk menyukseskan penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M.
Fokus Perbaikan Layanan dan Fasilitas Jemaah
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menekankan pentingnya inventarisasi kendala untuk menemukan solusi bersama. Fokus utama perbaikan mencakup penguatan sistem Nusuk, pengelolaan DAM, serta peningkatan standar akomodasi, transportasi, dan konsumsi bagi jemaah Indonesia.
“Kesuksesan dalam melayani tamu Allah bukan hanya keberhasilan satu pihak, melainkan tanggung jawab kolektif. Karena itu, seluruh kendala dalam persiapan penyelenggaraan haji tahun ini harus kita inventarisir dan carikan solusi bersama,” ujar Gus Irfan.
Modernisasi Sistem Digital dan Perlindungan Jemaah
Kedua negara sepakat untuk mengembangkan interoperabilitas sistem digital guna mempermudah proses layanan dan meningkatkan akurasi data. Langkah modernisasi ini diharapkan dapat menciptakan pelayanan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, serta memperkuat perlindungan bagi seluruh jemaah di Tanah Suci.
Sinergi Travel dan Syarikah
Koordinasi teknis di lapangan juga diperkuat melalui simposium yang mempertemukan asosiasi travel Indonesia dengan syarikah Arab Saudi. Forum ini bertujuan memastikan pembagian peran yang jelas dalam menjaga standar pelayanan agar tidak terjadi kendala operasional yang mengganggu kenyamanan ibadah.
Perluasan Kerja Sama di Sektor Pariwisata
Selain isu perhajian, Menteri Taufiq F. Al-Rabiah mendorong peningkatan kerja sama pariwisata dua arah antara kedua negara. Hubungan haji dan umrah dipandang sebagai jembatan strategis untuk mempererat interaksi sosial, ekonomi, dan budaya, termasuk meningkatkan kunjungan wisatawan Arab Saudi ke Indonesia.
Informasi mengenai penguatan layanan haji ini disampaikan melalui pernyataan resmi Kementerian Haji dan Umrah RI yang dirilis pada 17 Februari 2026 setelah rangkaian pertemuan di Jeddah.