Pemerintah Rusia resmi membatasi akses WhatsApp dan bersiap melakukan pemblokiran total terhadap aplikasi pesan instan milik Meta tersebut pada Kamis (12/2/2026). Langkah ini memicu reaksi keras dari pihak WhatsApp yang menyebut upaya isolasi tersebut sebagai langkah mundur bagi lebih dari 100 juta pengguna di Negeri Beruang Merah.
Respons Meta dan Syarat dari Kremlin
WhatsApp melalui akun resminya di platform X mengonfirmasi bahwa otoritas Rusia tengah berupaya memutus akses komunikasi privat masyarakat. “Hari ini pemerintah Rusia mencoba memblokir WhatsApp sepenuhnya sebagai upaya mendorong warganya beralih ke aplikasi pengawasan buatan dalam negeri,” tulis pernyataan resmi WhatsApp.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa peluang pemulihan akses WhatsApp sepenuhnya bergantung pada kesediaan Meta untuk mematuhi hukum Rusia. Peskov menegaskan bahwa jika Meta tetap tidak mau berkompromi dan tidak menjalin dialog dengan pemerintah, maka tidak ada peluang bagi aplikasi tersebut untuk beroperasi normal kembali.
Tuduhan Pelanggaran Hukum dan Kejahatan Siber
Badan pengawas komunikasi Rusia, Roskomnadzor, melaporkan bahwa WhatsApp telah dihapus dari direktori online resmi. Otoritas menuding platform tersebut terus melanggar regulasi setempat dan digunakan untuk aktivitas ilegal. Berikut adalah poin utama keberatan pemerintah Rusia:
- Kegagalan menyimpan data pribadi pengguna Rusia di dalam negeri sesuai regulasi.
- Tudingan penggunaan platform untuk mengorganisasi aksi teror dan perekrutan pelaku kejahatan.
- Kurangnya langkah efektif dalam menangkal penipuan dan kejahatan siber terhadap warga.
Selain WhatsApp, pemerintah Rusia juga telah membatasi akses Telegram. Roskomnadzor menyatakan pembatasan pada Telegram akan dilonggarkan hanya jika perusahaan tersebut patuh terhadap hukum yang berlaku di Rusia.
Kewajiban Penggunaan Super-App Max
Sebagai bagian dari strategi kemandirian digital, pemerintah Rusia mendorong masyarakat untuk beralih ke aplikasi lokal bernama Max. Aplikasi ini dirancang sebagai super-app yang menyerupai fungsi WeChat di China. Sejak tahun 2025, pemerintah telah menetapkan aturan ketat terkait penggunaan aplikasi ini:
- Aplikasi Max wajib terinstal secara bawaan (pre-installed) di seluruh perangkat baru yang dipasarkan di Rusia.
- Pegawai sektor publik, guru, dan siswa diwajibkan menggunakan Max untuk komunikasi resmi.
- Integrasi layanan publik dan pengawasan keamanan data di bawah otoritas negara.
CEO Telegram, Pavel Durov, mengkritik langkah ini dan menyebutnya sebagai upaya pemerintah untuk mempermudah sensor politik. Durov menilai bahwa membatasi kebebasan warga melalui pemblokiran platform global bukanlah jawaban yang tepat atas isu keamanan.
Informasi lengkap mengenai pembatasan akses layanan komunikasi ini disampaikan melalui pernyataan resmi pemerintah Rusia dan keterangan resmi pihak WhatsApp yang dirilis pada 12 Februari 2026.