Pimpinan MPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh untuk memastikan percepatan pemulihan pascabencana yang melanda wilayah tersebut pada akhir 2025. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa negara hadir sepenuhnya untuk mendukung masyarakat Aceh kembali bangkit melalui berbagai bantuan kemanusiaan dan kebijakan strategis.
Komitmen Solidaritas Kebangsaan untuk Aceh
Dalam pertemuan silaturahmi di Kantor Pemerintah Provinsi Aceh pada Selasa (10/2), Ahmad Muzani menekankan bahwa pembangunan kembali Aceh merupakan prioritas nasional. Ia menyebut Aceh sebagai pilar krusial bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Apa yang terjadi di Aceh adalah peristiwa yang juga melukai hati kami semua. Aceh adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sakit Aceh adalah sakit kita bersama, dan bencana Aceh adalah bencana kita semua,” ujar Muzani.
Usulan Pembentukan Badan Rekonstruksi Khusus
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi intensif antara Pimpinan MPR RI dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Dalam diskusi tersebut, Muzakir menggambarkan dampak bencana sebagai “tsunami kedua” yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan infrastruktur secara masif.
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah usulan pembentukan badan rekonstruksi dan rehabilitasi khusus, serupa dengan lembaga yang dibentuk pascatsunami 2004. Aspirasi ini telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapatkan respons positif untuk segera dikawal melalui jalur legislatif dan eksekutif.
Progres Pemulihan Infrastruktur dan Kendala Lapangan
Berdasarkan laporan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penanganan Bencana Muhammad Tito Karnavian, penanganan di lapangan menunjukkan progres positif. Pimpinan MPR mengapresiasi sinergi antara TNI, Polri, BNPB, dan pemerintah daerah dalam memulihkan fasilitas publik.
- Sekitar 99 persen jaringan listrik di wilayah terdampak telah kembali menyala.
- Akses jalan dan jembatan yang sempat terputus sedang dalam tahap pemulihan intensif.
- Layanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas dipastikan tetap berjalan di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan.
Selain infrastruktur, MPR RI juga mencatat sejumlah persoalan mendesak lainnya, seperti pelonggaran pembatasan BBM subsidi melalui sistem barcode untuk operasional alat berat, keterbatasan ternak, serta keberlanjutan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi sekitar 500 ribu warga Aceh.
Dukungan Tradisi Meugang dan Penyaluran Bantuan
Menjelang bulan suci Ramadan, Pemerintah Provinsi Aceh memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pangan untuk menjaga tradisi Meugang. Pimpinan MPR RI mendukung penuh langkah ini dengan memastikan ketersediaan logistik agar masyarakat tetap dapat menjalankan tradisi tersebut dengan sukacita.
Sebagai bentuk kepedulian nyata, Pimpinan MPR menyerahkan bantuan kemanusiaan yang terdiri dari:
- 15.000 paket sembako berisi kebutuhan pokok dan perlengkapan kesehatan.
- 15.000 paket ibadah yang mencakup Al-Qur’an dan perlengkapan salat.
Bantuan tersebut disalurkan ke delapan kabupaten/kota terdampak, di antaranya Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Pidie Jaya, Gayo Lues, dan Bener Meriah. Rangkaian kunjungan ini diakhiri dengan pertemuan bersama para ulama di Pondok Pesantren Mahyal Ulum Sibireh, Aceh Besar.
Informasi lengkap mengenai komitmen pemulihan dan penyaluran bantuan ini disampaikan melalui pernyataan resmi Pimpinan MPR RI yang dirilis pada Rabu, 11 Februari 2026.