Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dijadwalkan menandatangani kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada 19 Februari 2026. Penandatanganan ini akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di sela kunjungan kerja Presiden ke Amerika Serikat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa perkembangan perundingan perdagangan ini telah dilaporkan secara berkala kepada Presiden. Saat ini, pemerintah sedang menunggu penyelesaian akhir dokumen sebelum prosesi penandatanganan resmi dilaksanakan.
Detail Penandatanganan dan Status Dokumen
Airlangga menyebutkan bahwa seluruh proses perundingan substansi telah dinyatakan rampung. Saat ini, tahapan legal drafting atau penyusunan naskah hukum dokumen kesepakatan tersebut telah mencapai angka 90 persen.
“Disampaikan bahwa Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara pada tanggal 19, dan di sekitar tanggal tersebut juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff,” ujar Airlangga di Kompleks Istana, Jakarta.
Pemerintah kini tinggal menunggu draf final yang mencapai 100 persen sebelum hari penandatanganan. Target awal penyelesaian dokumen sebenarnya ditetapkan pada akhir Januari 2026 agar siap ditandatangani pada agenda bulan Februari ini.
Mekanisme Ratifikasi dan Tindak Lanjut
Setelah penandatanganan oleh kedua kepala negara, terdapat prosedur lanjutan yang harus ditempuh di masing-masing negara sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berikut adalah tahapan tindak lanjut dari kesepakatan tersebut:
- Pemerintah Amerika Serikat akan menerbitkan executive order sebagai dasar hukum pelaksanaan.
- Pihak Gedung Putih akan melaporkan kesepakatan tersebut kepada Kongres AS.
- Pemerintah Indonesia akan menyampaikan perkembangan kebijakan ini kepada DPR RI sebagai bagian dari mekanisme konstitusional.
Target Kerja Sama Perdagangan
Meskipun rincian angka tarif belum dipublikasikan secara mendetail, kesepakatan ini diharapkan mampu memperkuat hubungan ekonomi bilateral kedua negara. Pemerintah AS saat ini masih mengatur waktu yang tepat untuk menjadwalkan pertemuan formal antara kedua pemimpin negara tersebut.
Informasi mengenai rencana penandatanganan perjanjian perdagangan ini merujuk pada pernyataan resmi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan.