Berita
AS dan Iran Gelar Perundingan di Oman, Simak Daftar Tuntutan Trump dan Respons Teheran
Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Iran resmi memulai jalur dialog melalui pertemuan di Muscat, Oman, pada Jumat (6/2/2026). Perundingan ini menjadi komunikasi formal pertama antara kedua negara sejak serangan militer AS terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni tahun lalu, sekaligus menandai babak baru diplomasi di masa jabatan kedua Presiden Donald Trump.
Pertemuan ini berlangsung di tengah eskalasi ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan tekanan sanksi ekonomi dan protes domestik di Iran. Meski dialog telah dibuka, sejumlah analis menilai Washington membawa daftar tuntutan maksimalis yang dapat menyulitkan tercapainya kesepakatan dalam waktu dekat.
Daftar Tuntutan Washington terhadap Teheran
Pemerintahan Trump dilaporkan menuntut lebih dari sekadar penghentian program nuklir. Berdasarkan laporan Al Jazeera, AS mendesak Iran untuk menghentikan pengayaan uranium, membatasi program rudal balistik, serta menghentikan dukungan terhadap kelompok-kelompok bersenjata di kawasan yang dianggap sebagai proksi regional.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menegaskan bahwa pembicaraan ini harus menyentuh aspek keamanan yang lebih luas. “Dialog hanya akan bermakna apabila mencakup isu rudal, dukungan terhadap organisasi teroris, serta perlakuan Iran terhadap rakyatnya sendiri,” ujar Rubio.
Di sisi lain, Presiden Donald Trump memberikan pernyataan yang cenderung lebih sederhana namun tetap disertai ancaman. Ia menyatakan hanya menginginkan dua hal utama dari Iran: tidak memiliki senjata nuklir dan menghentikan kekerasan terhadap demonstran. Meski demikian, Gedung Putih tetap mempertahankan opsi intervensi militer secara terbuka.
Ketidakpastian Strategi Luar Negeri Amerika Serikat
Kebijakan luar negeri AS di bawah kepemimpinan Trump dinilai masih sulit diprediksi oleh para pengamat internasional. Sebagai catatan, AS sempat melancarkan serangan ke Iran pada 22 Juni 2025, meskipun saat itu kedua pihak tengah menjalani lima putaran perundingan di Oman. Serangan tersebut dilakukan setelah Iran melewati tenggat waktu dua bulan yang ditetapkan Washington.
Iran sendiri secara konsisten menyatakan bahwa program nuklirnya bertujuan untuk kepentingan sipil. Teheran sebelumnya pernah menyepakati pembatasan nuklir dalam JCPOA 2015 sebelum akhirnya AS menarik diri secara sepihak pada 2018. Saat ini, belum dapat dipastikan apakah Washington benar-benar ingin bernegosiasi atau mendorong perubahan politik secara total di Iran.
Rudal Balistik Menjadi Titik Krusial Perundingan
Isu rudal balistik diprediksi akan menjadi hambatan terbesar dalam meja perundingan. Bagi Teheran, program rudal adalah pilar utama pertahanan nasional di tengah dominasi militer AS dan ancaman dari Israel di kawasan tersebut. Meskipun Iran mungkin bersedia membahas pembatasan jangkauan tertentu, pembongkaran sistem rudal dianggap sebagai hal yang mustahil untuk diterima.
Analis memperingatkan bahwa tuntutan AS di sektor pertahanan ini berisiko menggagalkan upaya diplomasi. Iran dipandang akan sangat waspada dalam memberikan konsesi militer yang dapat membuat posisi mereka rentan terhadap serangan di masa depan.
Dampak Regional dan Peran Israel
Negara-negara di kawasan Teluk terus memantau perkembangan ini dengan kekhawatiran akan pecahnya konflik regional. Ketegangan sebelumnya telah memicu aksi saling balas, termasuk serangan Iran ke pangkalan udara Al Udeid di Qatar sebagai respons atas serangan AS. Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, juga telah memperingatkan potensi perang regional jika eskalasi terus berlanjut.
Di sisi lain, pengaruh Israel tetap kuat dalam kebijakan AS terhadap Iran. Pertemuan antara utusan Washington dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menunjukkan adanya sinkronisasi sikap dalam menghadapi Teheran. Walaupun Iran sedang menghadapi tekanan ekonomi, para pengamat menilai pemerintahan Teheran masih cukup stabil untuk menjalankan negosiasi dengan kewaspadaan tinggi.
Informasi mengenai perkembangan negosiasi ini didasarkan pada laporan resmi pemerintah Amerika Serikat dan pernyataan otoritas terkait yang dirilis pada 6 Februari 2026.
