Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi komitmen Indonesia untuk membeli bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG), dan minyak mentah dari Amerika Serikat senilai 15 miliar dollar AS atau setara Rp 253 triliun. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan dagang atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.
Detail Kesepakatan Dagang RI-AS
Bahlil menjelaskan bahwa alokasi dana tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan antara kedua negara. Kesepakatan ini secara resmi telah dimuat dalam dokumen ART yang disepakati pada Kamis, 19 Februari 2025 lalu.
“Dalam perjanjian tersebut telah dimuat secara jelas bahwa untuk memberikan keseimbangan neraca perdagangan kita, maka dari sektor ESDM akan membelanjakan kurang lebih sekitar 15 miliar dollar AS,” ujar Bahlil dalam konferensi pers virtual, Jumat (20/2/2026).
Mekanisme Pergeseran Sumber Impor
Pemerintah menegaskan bahwa pembelian energi senilai Rp 253 triliun ini tidak akan menambah volume impor nasional secara keseluruhan. Kebijakan ini merupakan bentuk pengalihan sumber pasokan dari wilayah lain menuju Amerika Serikat untuk menjaga stabilitas neraca perdagangan.
- Pengalihan pasokan dari negara-negara di Asia Tenggara.
- Pergeseran sumber impor dari kawasan Timur Tengah.
- Relokasi pemenuhan kebutuhan energi dari wilayah Afrika.
Bahlil menambahkan bahwa saat ini Indonesia telah mengimpor LPG dari Amerika Serikat sebanyak 7 juta ton per tahun. Melalui kesepakatan baru ini, volume tersebut akan ditingkatkan dengan tetap mengedepankan prinsip keekonomian yang menguntungkan kedua belah pihak, baik bagi badan usaha AS maupun Indonesia.
Target Eksekusi dan Peran Pertamina
PT Pertamina (Persero) ditunjuk sebagai badan usaha milik negara yang akan mengeksekusi proses impor tersebut. Pemerintah menargetkan proses finalisasi kesepakatan ini rampung dalam waktu 90 hari ke depan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar implementasi berjalan cepat.
Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan resmi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 20 Februari 2026.