Bupati Pati Sudewo Terjaring OTT KPK, AMPB Soroti Praktik Korupsi di Tengah Bencana Banjir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati Sudewo pada Senin (19/1/2026). Penangkapan ini berlangsung saat sebagian wilayah Kabupaten Pati tengah dilanda bencana banjir.

Respons Aliansi Masyarakat Pati Bersatu

Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Suharno, menyatakan keprihatinannya atas dugaan praktik korupsi yang terjadi di tengah penderitaan warga. Meski demikian, ia mengaku lega dengan langkah hukum yang diambil oleh lembaga antirasuah tersebut.

“Sangat bersedih begitu ya, karena saat ini warga Pati sedang dilanda banjir tetapi praktik korupsi malah terjadi. Jadi kami merasa bersedih saja,” ujar Suharno pada Senin (19/1/2026) malam.

Suharno menambahkan bahwa penangkapan ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah di masa depan. Ia menegaskan pentingnya mengawal pemerintahan agar terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Rekam Jejak Konflik dan Upaya Pemakzulan

Sebelum terjaring OTT, kepemimpinan Sudewo sempat diwarnai aksi protes besar-besaran dari masyarakat. Pada 13 Agustus 2025, AMPB menggelar demonstrasi menolak rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.

Kelompok masyarakat tersebut juga sempat mendesak DPRD Pati untuk melakukan proses pemakzulan terhadap Sudewo. Namun, upaya tersebut kandas dan pada 31 Oktober 2025, Sudewo hanya diminta untuk melakukan perbaikan kinerja.

Konflik tersebut juga berdampak pada ranah hukum bagi anggota AMPB. Dua tokoh aliansi, Teguh Istiyanto dan Supriyono alias Botok, ditangkap polisi atas tuduhan pemblokiran jalan saat aksi demonstrasi dan kasusnya masih bergulir di Pengadilan Negeri Pati.

Informasi mengenai operasi tangkap tangan dan pernyataan sikap masyarakat ini dihimpun berdasarkan laporan dari detikJateng.