Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XII DPR RI dengan SKK Migas di Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/2/2026) berlangsung memanas. Perdebatan dipicu oleh perbedaan data lifting migas antara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang disoroti oleh Fraksi PDI Perjuangan (PDIP).
Ketegangan bermula saat Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, memaparkan adanya kenaikan lifting migas pada tahun 2025. Capaian tersebut diklaim sebagai peningkatan pertama setelah tren penurunan yang terjadi selama bertahun-tahun. Namun, paparan tersebut segera menuai respons kritis dari anggota Komisi XII DPR Fraksi PDIP, Cornelis.
Tudingan Permainan Kata Menteri ESDM
Cornelis menyatakan kebingungannya atas perbedaan fakta dan data antara SKK Migas dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Merujuk pada penjelasan Menkeu, Cornelis menegaskan bahwa lifting migas hanya bisa meningkat jika terdapat penambahan sumur baru melalui kegiatan eksplorasi.
“Menkeu bilang lifting itu bisa naik kalau ada penambahan sumur baru, nah ini apakah ada penelitian sumur baru?” ujar Cornelis dalam rapat tersebut.
Ia menilai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia hanya melakukan permainan istilah untuk memberikan kesan adanya kenaikan. Cornelis bahkan secara terbuka meragukan validitas data yang disampaikan pihak kementerian terkait.
“Jadi perbedaan antara Menkeu dan Menteri ESDM ini kelihatannya Menteri ESDM hanya permainan kata-kata, permainan istilah. Seolah-olah Menteri ESDM ya ada bohong-bohong sikit lah, pegangan kami yang mana yang benar ini?” tegasnya.
Pembelaan Fraksi Golkar Terhadap Capaian Migas
Menanggapi tudingan tersebut, Anggota Komisi XII DPR Fraksi Golkar, Alfons Manibui, meminta semua pihak untuk bersikap objektif dalam melihat momentum kenaikan lifting migas tahun 2025. Ia menilai pencapaian tersebut merupakan titik balik yang patut diapresiasi oleh parlemen.
Alfons menekankan bahwa setelah sembilan tahun mengalami penurunan, kenaikan data pada tahun 2025 adalah sebuah fakta yang harus diakui. Ia membantah tuduhan bahwa Menteri ESDM memberikan keterangan yang tidak benar kepada publik.
“Saya pikir kurang pas juga kalau kita bilang ada bapak kita yang mungkin perkataannya kurang pas, saya pikir tidak begitu. Semua kan disajikan dan ditampilkan dengan angka-angka, memang sejalan kok,” tutur Alfons.
Konteks Pernyataan Menteri Keuangan
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyinggung persoalan lifting migas dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR pada Rabu (4/2). Purbaya memperingatkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) migas akan terus merosot tanpa adanya penemuan ladang minyak baru.
Purbaya juga sempat menyentil adanya upaya membangun kesan kenaikan lifting melalui manipulasi istilah teknis. Menurutnya, tanpa eksplorasi dan investasi baru dari pihak domestik maupun asing, penurunan reservoir minyak adalah sebuah kepastian alami.
“Kalau sekarang ya diputer-puter ya juga paling main-main istilah supaya kelihatan naik kan, tapi tanpa penemuan ladang minyak baru, tanpa eksplorasi baru, kita nggak akan bisa naikkan lifting,” kata Purbaya pekan lalu.
Informasi mengenai perdebatan data lifting migas ini dihimpun berdasarkan jalannya Rapat Dengar Pendapat di Komisi XII DPR RI yang berlangsung pada 10 Februari 2026.